Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, meminta agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali difokuskan pada tujuan utamanya: memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, termasuk mekanisme penentuan lokasi penerima manfaat yang harus berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Charles usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional, Konsorsium Mitra Makan Bergizi Gratis, dan Forum Investor 3T Sumatera Barat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, MBG sejak awal dirancang sebagai program strategis pemerintah untuk menangani masalah malnutrisi dan kasus gizi buruk yang masih ditemui di berbagai daerah.
Karena itu, pelaksanaan program harus diprioritaskan pada wilayah dan kelompok yang benar-benar membutuhkan agar dampak terhadap perbaikan gizi anak terwujud.
Charles menilai sejumlah persoalan pelaksanaan menunjukkan adanya kelemahan tata kelola dalam periode sebelumnya.
Salah satu masalah utama adalah penentuan titik pelaksanaan yang disebutnya tidak selalu berdasarkan kondisi di lapangan.
Ia bahkan menyatakan terdapat kecurigaan, dan menurut pengamatan, bukti adanya praktik jual beli titik dalam proses penentuan lokasi.
Selain itu, cakupan penerima manfaat perlu ditetapkan secara realistis dengan memperhitungkan kapasitas keuangan dan operasional negara agar program berjalan berkelanjutan.
Charles juga menyampaikan keprihatinan terhadap mitra yang telah berinvestasi dalam pelaksanaan MBG dan menuntut perlindungan bagi pihak-pihak tersebut.
“Saya berkomitmen bahwa Ibu-Bapak tidak boleh dirugikan. Negara harus mencari solusi. Tidak boleh rakyat dirugikan, tetapi program ini juga tidak boleh dipaksakan berjalan dengan desain yang seperti ini,” pungkas Charles.







