Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendesak agar putusan Mahkamah Konstitusi diterapkan saat penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027.
Menurut Charles, MK telah memberikan penafsiran tegas bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dibebankan pada pos anggaran pendidikan.
Dia menegaskan penerapan putusan itu merupakan bentuk ketaatan terhadap konstitusi dan meminta pemerintah segera menindaklanjutinya.
Charles bahkan mengatakan, apabila perlu, penyusunan APBN Perubahan 2026 dapat dilakukan agar ketentuan MK bisa diaplikasikan lebih cepat.
Pelaksanaan keputusan ini, kata dia, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan keterbatasan waktu pengesahan rancangan APBN 2027.
Oleh karena itu, legislator bidang jaminan sosial ini berharap pemerintah melakukan penyesuaian secepatnya.
Charles menilai keputusan MK menjadi momentum bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk merancang ulang program MBG.
Usulan perombakan mencakup evaluasi terhadap penerima manfaat serta pengelola dapur agar anggaran program dapat lebih efisien.
Komisi IX, menurutnya, belum membahas putusan tersebut secara menyeluruh, namun ia optimistis seluruh fraksi akan mendukung pemfokusan ulang anggaran MBG.
Ia juga mengingatkan agar tidak terulang praktik pembelanjaan tidak tepat pada periode kepemimpinan BGN sebelumnya, termasuk belanja kendaraan dan indikasi mark-up harga.
Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 40/PUU-XXIV/2026 memerintahkan agar anggaran program MBG dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan.
MK menyatakan bahwa program MBG bukan komponen utama pendidikan dan pemisahan anggaran tersebut harus berlaku paling lambat dalam APBN Tahun Anggaran 2028 atau paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan pada Kamis (30/7).
Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen sebagaimana dimandatkan konstitusi ditujukan untuk pembiayaan komponen utama pendidikan.
Komponen utama yang dimaksud meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan.
Mahkamah menegaskan bahwa pembiayaan atas komponen utama tersebut tidak termasuk pembiayaan untuk program MBG.
MK juga memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip mandatory spending yang diamanatkan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
Permohonan yang dikabulkan sebagian oleh MK diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, Rikza Anung Andita Putra, Sa’ed, dan Indra Kusuma.







