Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengoptimalan dapur atau kantin berbasis sekolah.
Pernyataan itu disampaikan oleh Charles yang merupakan politisi PDI Perjuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, konsep dapur sekolah telah menjadi opsi yang ia ajukan sejak tahap awal pembahasan program MBG.
Model berbasis sekolah dipandang mampu memangkas rantai distribusi sehingga makanan lebih cepat tersaji dalam kondisi hangat dan layak konsumsi.
Keterlibatan kantin sekolah juga dinilai akan memperkuat pengawasan higienitas serta mutu gizi hidangan bagi peserta didik.
Charles menambahkan bahwa skema ini berpotensi mendorong perekonomian lokal, karena kebutuhan bahan baku dapat dipasok dari pedagang pasar tradisional, peternak, dan pelaku UMKM sekitar sekolah.
Ia mengkritik skema MBG yang saat ini mengandalkan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlalu terpusat.
Skema sentralisasi tersebut, kata Charles, rawan menimbulkan kendala logistik dan memiliki risiko terkait kasus keracunan massal yang sempat terjadi di beberapa daerah.
Charles juga mengingatkan agar pemerintah segera merumuskan mekanisme pelaksanaan yang matang demi menghindari masalah operasional.
Ia menekankan pentingnya memastikan infrastruktur SPPG yang sudah dibangun tidak mangkrak sehingga anggaran tidak terbuang sia-sia.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberi ruang untuk mengkaji alternatif pelaksanaan MBG, termasuk opsi melibatkan kantin sekolah.
BGN juga menyampaikan bahwa kajian mendalam sedang dilakukan untuk merumuskan skema terbaik agar program lebih efektif dan aman bagi siswa di seluruh penjuru Indonesia.







