Kepastian perlindungan sosial untuk pekerja rentan menjadi sorotan utama yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris.
Pernyataan itu disampaikan saat ia memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI di Kantor Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (8/7/2026).
Charles menekankan bahwa negara wajib memastikan akses BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, terutama mereka yang berada di sektor informal dan golongan rentan.
Ia menilai perlu adanya keterpaduan peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, serikat pekerja, dan kalangan akademisi untuk mewujudkannya.
Menurut Charles, perluasan perlindungan tenaga kerja bukan sekadar pemenuhan hak, tetapi juga instrumen penting untuk menekan angka kemiskinan, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi nasional.
Ia menegaskan landasan konstitusional bagi upaya ini terdapat pada Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945.
Sejalan dengan itu, Charles mendorong pembentukan sistem yang mampu mereduksi risiko sosial dan ekonomi yang dihadapi para pekerja.
Charles juga mengingatkan bahwa perluasan kepesertaan tidak boleh dilakukan secara terfragmentasi; kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan di lapangan dan menyusun kebijakan strategis yang efektif.
Dalam paparan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi NTB, data makro terbaru menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja mencapai 3,14 juta orang berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi itu tercatat turun menjadi 2,99% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kunjungan ke Kota Mataram dipilih karena peran kota ini sebagai pusat pemerintahan dan penggerak perekonomian NTB, dengan sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan pendidikan yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar baik di sektor formal maupun informal.
Charles memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota Mataram atas komitmennya pada 2026 yang mengalokasikan anggaran daerah untuk memasukkan sekitar 2.332 pekerja rentan—seperti nelayan, juru parkir, dan pelaku UMKM—ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai praktik baik yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah lain dalam memperluas jaring pengaman sosial bagi masyarakat.







