Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menerima audiensi Forum Komunikasi Nasional Lintas Profesi Kesehatan (FORKOMNAS LIPKES) dan Dewan Eksekutif Nasional Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8).
Pertemuan tersebut berfokus pada tuntutan kepastian status kepegawaian dan peningkatan penghasilan bagi tenaga kesehatan, terutama PPPK, PPPK paruh waktu, serta tenaga honorer.
Charles menegaskan bahwa peran tenaga kesehatan yang langsung berkaitan dengan keselamatan pasien semestinya diiringi perlindungan dan kompensasi yang memadai.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan pengangkatan guru menjadi PNS sebelumnya menimbulkan harapan serupa dari kalangan tenaga kesehatan.
Menurut Charles, skema insentif, tunjangan, dan penghasilan bagi tenaga kesehatan perlu diperbaiki agar memenuhi standar layak.
Delegasi juga mengangkat fakta adanya tenaga kesehatan berstatus honorer yang masih banyak berada di berbagai provinsi dan kabupaten/kota.
Pemerintah diusulkan untuk mempertimbangkan opsi pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK demi memberi kepastian status.
Dalam pertemuan disampaikan pula data konkret soal rendahnya pendapatan sebagian tenaga kesehatan di lapangan.
Salah satu laporan menyebut ada bidan yang menerima penghasilan sekitar Rp1,2 juta per bulan.
Charles menyatakan persoalan penghasilan ini akan dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan oleh DPR.
Harapannya, regulasi baru tersebut dapat menetapkan ketentuan mengenai batas minimum penghasilan dan upah yang layak bagi tenaga kesehatan.
Ketua FORKOMNAS LIPKES Bambang Utomo menyampaikan aspirasi yang mewakili 13 profesi kesehatan kepada Komisi IX.
Bambang merinci tiga tuntutan utama: pengangkatan PPPK menjadi PNS, perubahan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, serta pemberian kesempatan formasi PPPK bagi tenaga non-ASN atau honorer.
Ia menekankan bahwa ketidakjelasan status membuat ruang pengembangan karier bagi tenaga kesehatan PPPK menjadi tertutup.
Komisi IX sebelumnya telah memanggil Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta Kementerian Dalam Negeri untuk membahas persoalan ini.
Charles menyampaikan komitmen untuk terus mendorong penyelesaian masalah, meskipun sejauh ini belum ada kemajuan berarti terkait PPPK paruh waktu.
Ia berharap perkembangan kebijakan terhadap tenaga pendidik dapat menjadi momentum bagi pejabat pusat untuk memberi perhatian serupa kepada tenaga kesehatan.
Komisi IX berencana kembali mengundang Kementerian Kesehatan dalam waktu dekat untuk membahas langkah-langkah nyata menyelesaikan isu status dan kesejahteraan tenaga kesehatan.







