Polri mengeluarkan instruksi untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh wilayah Indonesia.
Dasar kebijakan tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1895/VIII/OPS.1.2./2026 tertanggal 31 Agustus 2026.
Surat telegram itu mengarahkan seluruh Polda melaksanakan langkah-langkah strategis dan terpadu sesuai kondisi kerawanan masing-masing daerah.
Fokus utama kebijakan adalah pencegahan agar titik api tidak berkembang menjadi bencana yang meluas.
Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dari Karo Penmas Divhumas Polri menyampaikan hal tersebut dalam keterangan tertulis pada Rabu, 2 September 2026.
Polri menekankan kesiapsiagaan personel, penguatan patroli di kawasan rawan, serta pengaktifan peran masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan.
Salah satu arahan adalah mendorong penerapan kebijakan daerah yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.
Moratorium diarahkan pada peraturan yang masih memberi celah bagi praktik pembakaran lahan, sehingga aturan daerah harus diperketat.
Koordinasi diperkuat dengan pemerintah daerah, DLH, BPBD, Dinas Kehutanan, TNI, dan perusahaan perkebunan untuk percepatan pencegahan dan respons.
Komunikasi lintas sektor ini dimaksudkan untuk mempercepat deteksi titik api dan memperkuat pengawasan di wilayah-wilayah rawan.
Perhatian khusus dialokasikan pada daerah dengan tingkat kerawanan tinggi melalui pemetaan wilayah rawan dan peningkatan patroli terpadu.
Upaya teknis lain mencakup pembangunan embung dan sekat kanal di sekitar lahan perusahaan sebagai langkah mitigasi kebakaran.
Polri juga menyiapkan relawan tanggap api melalui pembinaan dan pelatihan pengendalian karhutla untuk memperkuat kapasitas lokal.
Untuk memastikan kesiapsiagaan, tiap Polres diperintahkan menggelar apel siaga dan menyiapkan sarana prasarana yang diperlukan.
Personel Satbrimob dan Samapta mendapat pelatihan khusus menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
Selain operasi lapangan, Polri memperhatikan dampak karhutla terhadap pendidikan dan kondisi psikologis masyarakat terdampak.
Pembentukan Satgas Karhutla di tingkat masyarakat dan penyelenggaraan kelas aman asap bagi pelajar menjadi bagian dari mitigasi sosial.
Pendampingan psikologis disiapkan untuk korban kebakaran dan mereka yang mengalami paparan asap agar kegiatan belajar tetap berjalan di kondisi darurat.
Patroli terpadu dan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) terus dijalankan untuk menekan praktik pembakaran lahan.
Penegakan hukum akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran sesuai ketentuan, termasuk sanksi administratif, denda, atau pidana.
Polri menegaskan penindakan dilakukan secara profesional, proporsional, dan terukur serta didukung pengawasan berkelanjutan.
Keseluruhan langkah meliputi kesiapan personel, sarana prasarana, pemetaan wilayah rawan, patroli, dan pelibatan masyarakat secara terpadu.
Tujuan akhir kebijakan ini adalah menekan risiko karhutla sekaligus melindungi keselamatan warga dan kelestarian lingkungan.







