Center for Budget Analysis (CBA) menegaskan perlunya kepastian hukum dalam pengusutan dugaan mafia impor dan kasus yang berkaitan dengan Bea Cukai.
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangan pers yang dirilis pada Minggu, 28 Juni 2026.
Uchok menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum harus diukur dari bukti yang diajukan di persidangan, bukan dari penampilan atau pernyataan di depan kamera.
Ia mencatat bahwa publik awalnya disuguhi narasi tentang adanya jaringan besar mafia impor saat pengungkapan perkara berlangsung.
Namun saat proses berlanjut ke meja hijau, menurut Uchok, masyarakat berhak menunggu dan menilai berdasarkan bukti yang dapat diuji secara hukum.
Uchok meminta pihak berwenang untuk menghadapkan alat bukti yang kuat ke pengadilan tanpa pandang bulu apabila bukti tersebut tersedia.
Ia juga mengingatkan bahwa informasi yang ramai beredar namun belum menjadi bagian dari pembuktian seharusnya menimbulkan pertanyaan publik, bukan stigma otomatis terhadap pihak tertentu.
Menurut CBA, pertanyaan masyarakat sepatutnya dipahami sebagai bentuk pengawasan yang menjaga legitimasi proses penyidikan, bukan sebagai gangguan terhadap proses hukum.
Lebih lanjut, Uchok menekankan bahwa ruang sidang harus menjadi pusat pembuktian dan bahwa penyidikan harus mengikuti arah alat bukti serta dilakukan secara menyeluruh bila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain.
Ia mengingatkan pula bahwa hilangnya kepercayaan publik merupakan hambatan besar bagi upaya pemberantasan korupsi.
Oleh karena itu, seluruh rangkaian penanganan perkara harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berlandaskan alat bukti yang sah.
Uchok menutup dengan menegaskan bahwa keberanian sesungguhnya terlihat dari konsistensi membawa setiap dugaan hingga lengkap dengan alat bukti yang cukup untuk memperoleh putusan pengadilan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.







