Data resmi BPS pada Mei 2026 mencatat sekitar 7,22 juta orang menganggur di Indonesia.
Angka itu termasuk sekitar 1,03 juta lulusan perguruan tinggi dari jenjang D4 hingga S3 yang belum mendapatkan pekerjaan sesuai keahlian mereka.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyampaikan adanya kesempatan kerja bagi sekitar 100 ribu warga Indonesia setiap tahun di Jepang.
Pemerintah merespons dengan menyiapkan satuan tugas dan melibatkan career center perguruan tinggi untuk memfasilitasi calon pekerja.
Ketersediaan peluang kerja di luar negeri jelas menguntungkan bagi warga yang ingin mencari pengalaman dan penghasilan.
Namun fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kemampuan ekonomi domestik dalam menyerap tenaga kerja terdidik.
Salah satu akar masalah adalah orientasi sistem pendidikan yang lebih menyiapkan lulusan sebagai pencari kerja ketimbang pencipta lapangan usaha.
Pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5 persen tidak otomatis menjamin penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang sepadan dengan lulusan baru setiap tahun.
Terdapat pula ketidakcocokan antara disiplin ilmu yang dihasilkan lembaga pendidikan dan kebutuhan nyata industri di lapangan.
Transformasi teknologi—termasuk robotik, otomatisasi, dan kecerdasan buatan—mempercepat pergeseran fungsi pekerjaan dari manusia ke mesin.
Selain itu, iklim investasi yang kurang kondusif akibat birokrasi berbelit, biaya perizinan tinggi, serta struktur perpajakan yang kompleks dan tarif tinggi menghambat masuknya modal.
Korupsi, pungutan liar, dan ketidakpastian hukum turut menurunkan kepercayaan investor baik domestik maupun asing.
Kondisi-kondisi tersebut mempersempit peluang tercapainya target investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Mengekspor tenaga kerja sebagai solusi jangka pendek dimengerti, tetapi tidak boleh menjadi jawaban permanen atas kegagalan menyediakan kesempatan di dalam negeri.
Perguruan tinggi harus lebih bertanggung jawab dengan menyesuaikan kurikulum, memperkuat penelitian terapan, memperluas program magang, dan mengoptimalkan peran career center.
Pemerintah perlu fokus mendorong sektor-sektor produktif yang menyerap banyak tenaga kerja dan mengembangkan rantai nilai industri, khususnya manufaktur dan industri bernilai tambah.
Regulasi yang jelas, kepastian hukum, kemudahan investasi, serta insentif fiskal yang diarahkan pada penciptaan nilai tambah harus menjadi prioritas kebijakan.
Kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri harus berjalan seiring upaya sistemik menciptakan jutaan pekerjaan berkualitas di dalam negeri.
Indonesia harus menjadi tempat yang menarik bagi talenta terdidik untuk bekerja, berinovasi, meneliti, dan membangun perusahaan demi kesempatan kerja yang lebih luas.
Dirgahayu Republik Indonesia.







