Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan akan mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahap dua yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni hingga 6 Juli 2026.
Pengawasan difokuskan pada Jalur Domisili dan Afirmasi untuk memastikan proses berlangsung transparan dan akuntabel.
Ineu Purwadewi Sundari, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar, menyatakan langkah ini diambil setelah berbagai masalah mencuat pada tahap pertama SPMB.
Menurutnya, gangguan teknis pada sistem pendaftaran dan perubahan nilai peserta yang kurang terbuka telah menimbulkan kekhawatiran publik.
Fraksi juga menyoroti polemik terkait zonasi yang dinilai tidak konsisten, dengan kasus calon peserta yang bertempat tinggal dekat sekolah justru tidak diterima sementara peserta dari jarak lebih jauh lolos seleksi.
Masalah lain yang mendapat catatan adalah minimnya sosialisasi mekanisme SPMB dan proses Penerimaan Calon Murid Baru (PCMB), sehingga banyak orang tua bingung saat pendaftaran berlangsung.
Program Sekolah Maung (Manusia Unggul) turut menjadi sorotan karena kriteria penetapannya disebut belum jelas dan memicu persepsi diskriminatif terhadap sekolah negeri lain.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa ketidakjelasan tersebut berpotensi menghidupkan kembali konsep sekolah unggulan yang sebelumnya dihapus.
Sisi teknis aplikasi juga dikritik, termasuk kesulitan verifikasi akun, hilangnya data peserta, dan perubahan peringkat seleksi akibat formula nilai yang diduga tidak sesuai ketentuan.
Pihak fraksi menekankan perlunya kajian mendalam, perencanaan lebih baik, evaluasi tahunan, serta kesiapan anggaran yang memadai untuk mendukung sistem PCMB dan SPMB.
Salah satu fokus perbaikan yang diminta adalah penetapan dasar yang jelas untuk kuota tambahan daya tampung di setiap sekolah negeri.
Mengenai rencana Pemprov Jabar menyalurkan sekitar 780 ribu siswa yang tidak lolos ke Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK), Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dukungan bersyarat.
Dukungan itu diberikan dengan catatan pelaksanaan harus tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan rakyat miskin.
Ineu menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen fraksi untuk terus mengawal pelaksanaan SPMB 2026 serta kebijakan pendidikan di Jawa Barat demi menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi.







