Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengeluarkan peringatan tegas kepada pengelola SPBU dan manajemen Pertamina Patra Niaga terkait sejumlah masalah dalam pendistribusian bahan bakar minyak (BBM).
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Pembahasan Pendistribusian BBM yang dihadiri seluruh pemilik SPBU se-Belitung Timur di Desa Padang, Manggar, Rabu (5/8/2026).
Kamarudin mengkritik praktik penutupan SPBU lebih awal setelah kuota harian habis, sehingga masyarakat kehilangan akses bahan bakar pada siang hari.
Ia menilai orientasi pada perolehan keuntungan cepat tanpa keteraturan penyaluran merugikan ketertiban dan keadilan distribusi BBM.
Bupati meminta agar pelayanan kepada warga dijadikan prioritas, bukan sekadar mengejar agar stok cepat ludes demi pemasukan.
Selain itu, Kamarudin menuntut Pertamina Patra Niaga tidak bersikap lepas tangan dan harus melakukan pengawasan menyeluruh hingga tingkat penyaluran akhir.
Ia menegaskan bahwa Pertamina memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan publik.
Kamarudin juga memperingatkan akan memberi sanksi tegas terhadap SPBU yang terbukti melayani pembelian dalam jumlah besar oleh oknum pengerit demi keuntungan pribadi.
Apabila ditemukan pelanggaran, Bupati meminta pelaporan langsung kepadanya dan berjanji akan mengirim surat langsung ke Pertamina Pusat untuk menindaklanjuti hingga pencabutan izin jika perlu.
Pemerintah daerah menyatakan komitmen menjaga agar distribusi BBM di Belitung Timur berlangsung tertib, adil, dan tepat sasaran.
Untuk itu, seluruh pengelola SPBU diminta mematuhi peraturan yang berlaku dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas orientasi keuntungan semata.
Kamarudin berharap Pertamina memperkuat pengawasan terhadap jaringan distribusi di Belitung Timur sehingga praktik yang merugikan dapat dicegah dan ketersediaan BBM tetap terjaga.







