Indonesia berupaya meningkatkan peran dalam penentuan harga energi dan komoditas dunia dengan ambisi bertransformasi dari price taker menjadi price influencer bahkan price maker.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Terpilih, Sarjito.
Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 24 Agustus 2026.
Menurut Sarjito, upaya itu akan dibangun melalui delapan kebijakan strategis yang menjadi fondasi pengembangan BMKS.
Kebijakan pertama adalah membangun trusted infrastructure yang meliputi pergudangan, lembaga survei, bursa, dan lembaga kliring.
Seluruh infrastruktur diarahkan untuk aman, andal, dan saling terintegrasi demi menunjang kepercayaan pelaku pasar.
Kedua adalah pembentukan trusted market berupa pasar yang transparan, adil, teratur, serta likuid.
Ketiga, pengembangan trusted product dengan fokus pada produk yang terstruktur, terstandar, dan mendukung kepentingan nasional.
Kebijakan keempat menekankan trusted data melalui integrasi dan pertukaran data antarlembaga.
Pengelolaan terpadu atas data mineral dan komoditas dianggap penting untuk mendukung kebijakan dan pembentukan harga.
Kebijakan kelima bertujuan memperkuat trusted regulator melalui peningkatan pemahaman regulator atas mekanisme perdagangan bursa mineral dan komoditas.
Keenam, pembangunan trusted ecosystem yang melibatkan OJK, kementerian terkait, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sarjito menegaskan ekosistem tersebut harus saling terkoneksi dan tidak mengandalkan OJK sebagai sole regulator yang berjalan sendiri.
Kebijakan ketujuh difokuskan pada pendalaman dan peningkatan kapasitas pasar dengan memperluas partisipasi pelaku dan ragam produk yang diperdagangkan.
Kedelapan adalah menjadikan BMKS secara bertahap sebagai referensi harga mineral dan komoditas strategis Indonesia.
Langkah ini diharapkan mengangkat posisi Indonesia dalam penentuan harga komoditas di pasar global.
Sarjito mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan relatif singkat sehingga prioritas utama adalah membangun kepercayaan sejak transaksi pertama.
Ia juga menyoroti praktik under-invoicing dan transfer pricing sebagai potensi kebocoran ekonomi yang dapat mengurangi penerimaan negara dari perdagangan komoditas.
Oleh karena itu, BMKS perlu didukung oleh ekosistem perdagangan yang terintegrasi, transparan, dan memiliki kedalaman pasar yang memadai.
Pembangunan BMKS, menurut Sarjito, harus selaras dengan amanat konstitusi agar pengelolaan kekayaan alam memberi manfaat maksimal bagi kemakmuran rakyat.
Sarjito mengingatkan bahwa meskipun Indonesia kaya akan mineral, kemampuan memengaruhi pembentukan harga belum seimbang sehingga beberapa harga masih mengacu pada bursa luar negeri.







