Persidangan perkara dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal, dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 4 September 2026, di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, menyatakan hal tersebut dalam keterangan yang disampaikan pada Senin, 31 Agustus 2026.
Budi mengatakan jaksa penuntut umum KPK saat ini mempersiapkan surat dakwaan beserta seluruh kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk persidangan.
Ia menambahkan bahwa tim penuntut juga menyiapkan alat bukti serta saksi dan/atau ahli yang akan menghadiri sidang untuk mendukung pembuktian di muka hakim.
Pada sidang perdana, JPU KPK direncanakan membacakan surat dakwaan yang memaparkan konstruksi perkara, rangkaian tindakan, dan peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
Selanjutnya, proses peradilan akan berjalan menurut hukum acara pidana dan agenda yang ditetapkan oleh Majelis Hakim.
KPK menegaskan bahwa seluruh tahapan persidangan akan dijalankan oleh JPU secara profesional dan objektif.
Secara terpisah, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan penetapan kedua tersangka didasarkan pada bukti permulaan yang cukup hasil dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
Asep menyampaikan pernyataan itu pada konferensi pers di gedung Merah Putih KPK pada Sabtu, 11 April 2026.
Berdasarkan konstruksi perkara, Gatut diduga memanfaatkan kewenangannya untuk menekan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Salah satu modus yang disebutkan adalah pemintaan pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa mencantumkan tanggal, yang kemudian dipakai untuk mengendalikan mereka.
Selain itu, Gatut diduga meminta sejumlah uang dari kepala Organisasi Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun lewat ajudannya.
Total permintaan dana disebut mencapai sekitar Rp5 miliar, dengan realisasi penerimaan oleh tersangka diperkirakan kurang lebih Rp2,7 miliar.
KPK juga menemukan indikasi pengaturan pemenang lelang dan pengaturan pengadaan barang dan jasa oleh tersangka, termasuk penunjukan rekanan tertentu pada sejumlah paket pekerjaan.
Di sejumlah kasus proyek, Gatut disebut meminta “jatah” hingga 50 persen dari nilai anggaran paket pekerjaan.
Peran ajudan bupati, Dwi Yoga Ambal, antara lain diduga aktif menagih uang kepada kepala OPD dan memperlakukan mereka seolah memiliki utang apabila belum memenuhi permintaan.
Sebagai barang bukti, penyidik menyita uang tunai sebesar Rp335,4 juta, dokumen, barang bukti elektronik, serta barang mewah.
Menurut KPK, sebagian uang yang diterima diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian barang dan pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak.
Kedua tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait tindak pidana pemerasan dan gratifikasi.
KPK mengimbau masyarakat untuk mengikuti dan mengawal proses persidangan, dengan menegaskan bahwa keterbukaan sidang merupakan bagian penting dari transparansi penegakan hukum.







