Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menerima aspirasi dari relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Puspemkab Tangerang pada Senin 29 Juni 2026 dan menyatakan usulan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat diteruskan sah-sah saja.
Dia menegaskan bahwa keberlanjutan program harus disertai tanggung jawab dari seluruh pihak pelaksana dapur MBG/SPPG, bukan semata beban pemerintah.
Moch Maesyal meminta penjelasan mengenai alasan mendesak dilanjutkannya MBG dan meminta relawan menjabarkan siapa saja penerima manfaat program tersebut.
Para relawan menyebutkan penerima manfaat meliputi anak sekolah tingkat SD, PAUD, SMP, SMA, balita, lansia, serta ibu hamil.
Mereka juga menegaskan bahwa MBG memberi dampak ekonomi lokal dengan membuka lapangan kerja dan mendukung tumbuh-kembang serta kecerdasan anak.
Bupati kemudian mengimbau relawan SPPG memperbaiki mutu menu yang disajikan dan menjaga kebersihan makanan secara ketat.
Maesyal mengingatkan pentingnya pencegahan kasus keracunan, keterlambatan distribusi, atau pengurangan porsi gizi, karena hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama.
Ia menekankan bahwa dukungan terhadap MBG tidak boleh mengabaikan aspek teknis, administrasi, dan legalitas penyelenggaraan program.
Moch Maesyal berharap proses administrasi dapat disusun sehingga laporan pelaksanaan dapat diajukan ke tingkat pusat.
Sebelumnya, sekitar 1.500 relawan SPPG se-Kabupaten Tangerang menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Tangerang, Puspemkab, Tigaraksa, pada hari yang sama untuk mendukung keberlanjutan MBG.
Massa yang didominasi emak-emak mengenakan pakaian putih dan kerudung coklat membawa sejumlah sepanduk yang berisi dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar program MBG dilanjutkan.
Selain orasi, rombongan aksi menampilkan nyanyian dan yel-yel yang mempromosikan manfaat langsung MBG bagi siswa, balita, lansia, dan ibu hamil.
Ketua Koordinator Aksi, Khotib Yani, menyatakan pihaknya meminta agar Bupati Tangerang menyampaikan aspirasi relawan SPPG kepada Pemerintah Pusat untuk memastikan program MBG tidak terhenti.
Khotib menambahkan bahwa mereka menuntut dibuatnya regulasi yang jelas agar pelaksanaan program sesuai ketentuan; dan meskipun ada kasus korupsi di tingkat pusat, persoalan itu harus diberantas bersama hingga tuntas.







