Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menegaskan bahwa persatuan warga menjadi landasan utama dalam upaya pembangunan daerah.
Pernyataan ini disampaikan oleh Bupati Sujiwo saat mengukuhkan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kubu Raya periode 2026–2031.
Acara pengukuhan berlangsung di Ruang Rapat Bupati pada Selasa (7/7).
Sujiwo menyoroti keberagaman Kubu Raya yang dihuni enam agama dan sedikitnya 17 etnis.
Menurutnya, keberagaman tersebut merupakan kekuatan sekaligus tanggung jawab kolektif untuk menjaga ketertiban sosial dan kelancaran pembangunan.
Ia menekankan bahwa menjaga keharmonisan komunitas menjadi prioritas kebijakan daerah selama masa jabatannya, meskipun harus menghadapi kritik tajam dari berbagai pihak.
Sujiwo juga mengingatkan bahwa besarnya anggaran tidak akan berarti tanpa kondisi sosial yang kondusif.
Pemkab Kubu Raya menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga dan memastikan seluruh kebijakan daerah berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah daerah menyediakan fasilitas kerja dan bantuan operasional untuk mendukung kegiatan FKUB.
Ketua terpilih FKUB Kabupaten Kubu Raya periode 2026–2031, Ahmad Sudi, menyatakan kesiapan forum untuk lebih aktif menjalankan fungsi mediasi dan edukasi antarumat beragama.
Ia menegaskan bahwa FKUB tidak memiliki agenda politis lain selain menjadi perekat kerukunan melalui pendekatan dialog dan musyawarah.
Ke depan, FKUB akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mendeteksi dini potensi konflik.
Langkah-langkah preventif ini diharapkan dapat menjaga Kubu Raya tetap aman, damai, dan harmonis bagi seluruh warga.







