Bupati Landak Karolin Margret Natasa menegaskan bahwa operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Landak merupakan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik, bukan kegiatan untuk mencari keuntungan.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka Forum Komunikasi Publik (FKP) RSUD Landak Tahun Anggaran 2026 di Aula RSUD Landak pada Kamis (20/8/2026).
Karolin mengingatkan bahwa tingginya biaya operasional medis menjadi beban tersendiri bagi rumah sakit daerah.
Ia juga menyoroti pemotongan alokasi transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mempersempit ruang fiskal daerah dalam membiayai layanan kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Landak tetap berkomitmen menopang operasional RSUD melalui subsidi dari APBD meskipun tekanan anggaran meningkat.
Menurut Karolin, bila dihitung secara komersial, RSUD cenderung tidak menghasilkan keuntungan dan sering mengalami defisit sehingga tanggung jawab pembiayaannya kembali kepada pemerintah daerah.
Karolin meminta jajaran manajemen dan tenaga kesehatan untuk menanggapi keterbatasan anggaran dengan kreativitas dan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada.
Ia menekankan pentingnya ketaatan pada struktur organisasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, serta mengingatkan agar tidak ada sikap ego antarinstansi dalam tata kelola pelayanan.
Dalam kesempatan yang sama, Karolin memaparkan beberapa perkembangan fasilitas kesehatan di RSUD Landak seperti beroperasinya unit cuci darah yang melayani belasan pasien rutin.
Rencana penambahan ruang cath lab jantung dan layanan kemoterapi juga dikemukakan, serta upaya konsistensi pengiriman dokter spesialis dan subspesialis untuk melanjutkan pendidikan.
Direktur RSUD Landak, dr. Albertus Geovani, menyatakan bahwa Forum Komunikasi Publik diselenggarakan sebagai ruang partisipasi untuk menghimpun aspirasi, saran, dan kritik dari masyarakat serta pemangku kepentingan.
Dr. Albertus menambahkan bahwa seluruh masukan yang masuk akan dianalisis guna menyusun rencana perbaikan mutu layanan kesehatan secara berkelanjutan.
Ia menegaskan komitmen rumah sakit untuk menjadikan masukan publik sebagai bahan evaluasi dalam mewujudkan layanan yang profesional, transparan, responsif, humanis, bermutu, serta berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pasien.
Kegiatan FKP dihadiri oleh perwakilan Komisi 4 DPRD Kabupaten Landak, Inspektorat, kepala OPD di lingkungan Pemkab Landak, perwakilan BPJS Kesehatan, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan insan pers.







