Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan izin operasional untuk 25 program studi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) baru yang ditempatkan pada skema Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU) Tahap I Tahun 2026.
Keputusan tersebut disepakati dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin, 31 Agustus 2026.
Dudung menilai penetapan izin operasional itu sebagai langkah penting yang ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan kepada pihak terkait dan pengesahan program baru sebagai bagian dari upaya peningkatan ketersediaan tenaga spesialis medis.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026, yang menyorot kekurangan 268.073 tenaga spesialis medis di Indonesia.
Berdasar perhitungan pemerintah, dibutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis yang harus segera ditempatkan di 481 kota maupun kabupaten di seluruh negeri.
Perhatian khusus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T) serta daerah kepulauan, terutama untuk bidang gigi, jantung, kanker, dan penyakit berat lain.
Menurut Dudung, upaya pemenuhan sebelumnya terhambat oleh disharmoni regulasi dan ego sektoral, sehingga rapat menghasilkan kebijakan untuk mengatasi kendala tersebut.
Rapat itu dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan; serta Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sukadiono.
Dalam dua bulan terakhir, menurut pemerintah, pengawalan intensif dan proses de-bottlenecking yang dipimpin oleh Kepala Staf Kantor Kepresidenan bersama Kemenko, Kementerian Kesehatan, dan Kemendiktisaintek berhasil menyingkirkan hambatan regulasi dan birokrasi.
Pemerintah menyebut tiga capaian penting dalam bidang kesehatan dan pendidikan tenaga medis sebagai bagian dari kebijakan ini.
Pertama, pengesahan dua pilar utama produksi dokter spesialis: peluncuran 25 prodi baru skema hospital-based di RSPPU setelah sebelumnya disetujui 160 prodi baru skema university-based; keduanya diklaim memenuhi standar mutu akreditasi nasional maupun global serta memiliki legalitas setara.
Kedua, reformasi pembiayaan pendidikan melalui kebijakan afirmatif dengan besaran biaya kontribusi PPDS sebesar Rp2 juta per semester untuk prodi bedah dan Rp1,5 juta per semester untuk prodi nonbedah.
Ketiga, penyelesaian status tenaga pendidik klinis di RSPPU dengan pengakuan kepangkatan yang disetarakan sebagai dosen tidak tetap melalui mekanisme resource sharing.
Dengan mekanisme tersebut, dokter pendidik klinis tidak diwajibkan meninggalkan rumah sakit asal (homebase), sehingga pelayanan pasien tetap menjadi prioritas.
Pemerintah berharap prosedur birokrasi tidak lagi menghambat layanan kesehatan dan proses pembelajaran klinis bagi setiap residen PPDS.
Dudung mengajak masyarakat untuk mengawal pelaksanaan 25 prodi PPDS RSPPU ini sebagai tonggak awal menuju visi Indonesia Emas, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik di mana pun mereka berada.







