JENGGALA.ID – Dewan Pembina Relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu) Budiman Sudjatmiko memberikan tanggapan terhadap kritik Muhaimin Iskandar, yang merupakan bakal calon wakil presiden (bacawapres) terkait program food estate yang dianggap gagal.
Budiman mengungkapkan pandangannya bahwa program food estate perlu dievaluasi dan direstrukturisasi. Ia berpendapat bahwa food estate adalah program besar yang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, terutama di tingkat kementerian. Menurutnya, food estate bukanlah inisiatif yang hanya tergantung pada satu kementerian saja.
Untuk itu, program ini memerlukan kolaborasi antara berbagai kementerian. Budiman menekankan pentingnya sikap kooperatif dari semua kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertahanan. Ia menekankan bahwa program ini memerlukan pendekatan yang kompak dan harus menghindari egoisme sektoral.
Budiman yakin bahwa dengan kerjasama yang solid antara kementerian-kementerian tersebut, program food estate dapat berjalan dengan baik. Selain itu, ini juga akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia dalam menghadapi krisis pangan di masa depan.
“Cak Imin sebelumnya menyatakan bahwa pembangunan food estate di beberapa daerah di Indonesia telah gagal. Hal ini ia sampaikan ketika menanggapi masalah harga bahan pokok yang terus melambung tinggi di Indonesia.
Menurut Cak Imin, peningkatan produktivitas pangan harus dilakukan dengan cara meningkatkan produktivitas lahan dan tanah milik rakyat serta petani, bukan melalui food estate. Ia percaya bahwa bahan pangan akan aman jika pemerintah memimpin pengorganisasian manajemen pengelolaan tanah secara lebih masif.
Cak Imin menekankan perlunya menggabungkan pemilik tanah dengan skala kecil dalam satu koordinasi melalui manajemen bisnis raksasa pangan nasional. Baginya, food estate sudah terbukti tidak berhasil, dan solusi yang lebih baik adalah meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang dimiliki oleh rakyat.
Bila langkah ini tidak diambil, Cak Imin memperingatkan bahwa Indonesia akan terus mengimpor bahan-bahan pokok secara berkelanjutan. Ini menjadi masalah serius jika negara-negara produsen mengalami krisis pangan dan tidak dapat mengekspor barang ke Indonesia.
Dalam situasi tersebut, Indonesia akan kesulitan mendapatkan pasokan makanan kecuali jika negara ini dapat mencapai swasembada pangan. Oleh karena itu, tantangan bukan hanya pada ketahanan pangan, tetapi juga mengenai kedaulatan pangan.







