Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistyono, meminta agar alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari pos Anggaran Pendidikan dalam RAPBN 2027.
Permintaan ini diajukan dengan tujuan menjaga pemenuhan ketentuan konstitusional tentang alokasi pendidikan minimal 20% dari APBN.
PDI Perjuangan mengemukakan keberatan tersebut melalui Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPR atas RUU APBN 2027.
Dalam dokumen RAPBN 2027, pemerintah merencanakan Anggaran Pendidikan sebesar Rp820,9 triliun.
Sementara pagu untuk Program MBG tercantum sebesar Rp240,2 triliun dalam rencana yang sama.
Budi menegaskan bahwa pemisahan diperlukan sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan MBG tidak boleh dihitung sebagai bagian dari Anggaran Pendidikan.
Putusan MK itu harus mulai diberlakukan paling lambat pada APBN 2028.
Mahkamah Konstitusi mengumumkan keputusan tersebut saat sidang pengucapan putusan uji materi UU No. 17/2025 tentang APBN 2026 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Pada APBN 2026, melalui Perpres No. 118/2025, anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp223,5 triliun masih tercatat dalam pos Anggaran Pendidikan pada Belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp470,46 triliun.
Dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027, pemerintah kembali menetapkan alokasi MBG sebesar Rp240,2 triliun.
Nilai itu lebih rendah dibandingkan pagu MBG pada 2026, dengan penurunan hampir Rp95 triliun.
Pemerintah juga merencanakan jumlah penerima manfaat MBG turun dari 82,9 juta orang pada tahun ini menjadi 72,1 juta orang pada 2027.
Kelompok sasaran yang tercantum meliputi siswa, prasiswa, ibu hamil atau menyusui, serta balita.
Meskipun demikian, pemerintah masih mencantumkan MBG dalam pos Anggaran Pendidikan 2027 dengan target penerima manfaat 60,6 juta peserta didik dari pos tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan agar pelaksanaan MBG mengedepankan prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat anggaran.
Partai tersebut juga mengingatkan agar program prioritas mempertimbangkan kapasitas fiskal negara sehingga tidak menimbulkan risiko terhadap pengelolaan keuangan negara sambil tetap menjamin terpenuhinya mandat anggaran pendidikan.







