Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Palopo, Alfri Jamil, menyatakan seluruh kader partai telah menerima instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Instruksi itu menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dalam penyelenggaraan negara dan mendorong pelaksanaan fungsi pengawasan oleh kader.
Alfri menegaskan bahwa isi surat bukan ajakan untuk menempatkan partai sebagai oposisi terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
Ia mengatakan hal tersebut sesuai dengan karakter sistem presidensial Indonesia yang tidak membagi peran politik secara tegas seperti pada sistem parlementer.
Dalam konteks itu, PDI Perjuangan memilih menunaikan peran pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sebagai bentuk penyeimbang.
Alfri menambahkan bahwa fungsi pengawasan merupakan kewajiban konstitusional lembaga legislatif di berbagai tingkatan pemerintahan.
Ia merinci tugas pengawasan menurut jenjang: DPR mengawasi kebijakan pemerintah pusat; DPRD provinsi mengawasi gubernur; dan DPRD kabupaten/kota mengawasi bupati maupun wali kota.
Menurut Alfri, terbitnya surat instruksi tidak menunjukkan adanya indikasi masalah besar dalam pemerintahan nasional.
Ia menilai DPP PDI Perjuangan mengeluarkan surat tersebut untuk menegaskan peran konstitusional partai dalam menjaga keseimbangan demokrasi.
Surat Internal DPP PDI Perjuangan Nomor 1275/IN/DPP/VI/2026 ditandatangani pada 1 Juli 2026.
Dalam dokumen itu ditegaskan bahwa Indonesia tidak mengenal istilah oposisi maupun koalisi sebagai kategori ketatanegaraan karena menganut sistem pemerintahan presidensial.
PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai partai penyeimbang yang menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi.
“Tanpa adanya kekuatan penyeimbang, demokrasi akan kehilangan daya korektifnya dan kekuasaan berpotensi bergerak menjauh dari kepentingan rakyat. Dalam konteks itulah PDI Perjuangan menempatkan diri sebagai partai penyeimbang,” tulis Megawati dalam surat tersebut.







