Pemerintah memerintahkan pembukaan rekening bank massal sebagai bagian dari kebijakan fiskal dan inklusi keuangan yang baru.
Instruksi tersebut datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan menugaskan dua bank negara untuk pelaksanaannya.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) ditetapkan menangani pembukaan rekening di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu Bank Syariah Indonesia (BSI) disiapkan untuk mengelola pembukaan rekening khusus di Provinsi Aceh.
Rosan Roeslani, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, mengatakan kedua bank telah melakukan koordinasi teknis untuk memulai proses pembukaan rekening.
Rosan—yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirasasi—menyampaikan hal itu kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.
Pemerintah menetapkan saldo awal pembukaan rekening sebesar Rp50 ribu per rekening.
Namun skema pendanaan untuk menutup saldo awal tersebut masih dalam perancangan, termasuk pilihan apakah sumbernya dari APBN atau pembiayaan lain.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk program pembukaan rekening ini.
Target program adalah mencapai 200 juta jiwa rakyat Indonesia yang memiliki rekening bank.
Salah satu motivasi di balik program ini adalah penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
Menurut Airlangga, “Totalnya kalau Rp200 juta penduduk berarti kira-kira Rp 600 juta atau sekitar Rp 11 trilun lah.”
Proses pembukaan rekening akan berbasis data Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga warga yang telah berusia 17 tahun otomatis akan terdaftar.
Pemerintah juga menyatakan akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk pemanfaatan data NIK dalam mekanisme teknisnya.







