Pemerintah meningkatkan upaya memperluas akses dan memperbaiki mutu pendidikan menyusul 81 tahun kemerdekaan Indonesia.
Pada 2026, program-program prioritas diarahkan pada revitalisasi sekolah, penguatan kualitas pendidik, digitalisasi proses belajar, dan pemerataan layanan pendidikan.
Ojat Darojat, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, memaparkan rincian rencana tersebut kepada publik.
Salah satu target besar adalah revitalisasi 80.282 sekolah pada 2026, yang meliputi jenjang di bawah Kemendikdasmen dan Kemenag.
Angka itu meningkat dari perkiraan sekitar 60 ribu pada 2025, seiring upaya mempercepat perbaikan sarana pendidikan.
Ojat menegaskan bahwa proyek revitalisasi tidak boleh berhenti pada penyerahan gedung semata, melainkan harus menghasilkan lompatan kualitas pembelajaran.
Paparan Ojat disampaikan saat berdialog dengan PRO 3 RRI pada Senin, 17 Agustus 2026.
Pemerintah juga mengidentifikasi sekitar 190 ribu anak yang belum mendapatkan akses pendidikan formal sebagai data dasar intervensi.
Beberapa penyebab tidak bersekolah yang ditemukan antara lain kondisi ekonomi keluarga, jarak tempuh ke sekolah, praktik budaya setempat, dan keterbatasan infrastruktur.
Sebagai respons, pemerintah membangun Sekolah Rakyat dan memberikan dukungan pendidikan kepada keluarga kurang mampu.
Dr. Syahrul Ramadhan, Ketua Kelompok Riset Asesmen dan Pembelajaran Pusat Riset Pendidikan BRIN, menilai fokus tantangan telah bergeser dari sekadar akses ke mutu pembelajaran.
Ia mendorong agar kurikulum dan praktik pembelajaran memasukkan literasi baru seperti literasi digital, data, dan kecerdasan artifisial agar peserta didik tidak hanya menjadi konsumen teknologi.
Menurut Syahrul, tujuan jangka panjang adalah agar murid mampu memahami, mengkritisi, dan mencipta teknologi sehingga pembelajaran menjadi relevan bagi kebutuhan abad ke-21.
Data PISA menjadi pengingat bahwa capaian numerasi dan literasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD dan membutuhkan peningkatan berkelanjutan.







