Taruna Ikrar, Kepala BPOM, menegaskan lembaganya berkomitmen pada kebijakan pangan yang berlandaskan bukti ilmiah untuk menjamin keamanan, mutu, dan kecukupan gizi bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk ‘Membangun Peradaban Teknologi Pangan Untuk Future and Healthy Food’ yang diselenggarakan Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI).
Seminar berlangsung di Jakarta pada Selasa, 14 Juli 2026.
Taruna menyatakan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar yang menuntut perlindungan negara agar setiap produk aman dikonsumsi.
Ia menambahkan bahwa selain aman, produk pangan juga harus memenuhi standar mutu serta mengandung nilai gizi yang memadai.
Menurutnya, sektor pangan dihadapkan pada tantangan besar seperti perubahan iklim, dinamika geopolitik global, pertumbuhan penduduk, dan persoalan gizi masyarakat.
Oleh karena itu, inovasi dan pengembangan teknologi pangan dipandang sebagai unsur strategis untuk menjamin ketersediaan pangan di masa depan.
Taruna menyampaikan bahwa penerapan berbagai metode pengolahan modern dapat menjadi bagian dari solusi nasional jika diimplementasikan sesuai standar keamanan dan mutu.
Terkait perdebatan seputar pangan ultra-proses atau ultra-processed food (UPF), ia menegaskan bahwa BPOM tidak menentang kemajuan teknologi pangan sepanjang produk akhir memenuhi persyaratan keselamatan dan kualitas.
Taruna menekankan perlunya reformulasi produk untuk mengurangi kandungan gula, garam, dan lemak yang berlebihan demi kesehatan publik.
Instrumen kebijakan seperti Nutri-Level yang diterbitkan BPOM disebutnya sebagai alat untuk membantu konsumen membuat pilihan pangan yang lebih sehat.
Selain itu, BPOM terus memperkuat pengawasan pangan olahan berbasis risiko melalui Program Manajemen Risiko atau PMR.
Pendekatan berbasis risiko ini mendorong pelaku usaha menerapkan pengawasan mandiri terhadap keamanan dan mutu produknya di seluruh Indonesia.
Taruna menilai langkah tersebut krusial mengingat jumlah industri pangan di Indonesia telah mencapai jutaan unit usaha.
Diharapkan penguatan pengawasan dan manajemen risiko akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan, mutu, dan gizi pangan nasional.







