Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam hasil pengawasan rutin triwulan II Tahun 2026.
Temuan itu diperoleh dari pemeriksaan terhadap penjualan daring serta distribusi luring yang berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.
Pengawasan dilaksanakan bersama seluruh unit teknis pelaksana BPOM dengan fokus pada peredaran kosmetik melalui beragam jalur distribusi.
Dari 14 produk bermasalah tersebut, 11 item adalah produk lokal hasil kontrak produksi, 1 item merupakan produk impor, dan 2 item tercatat tidak memiliki izin edar (TIE).
Semua produk yang terindikasi telah melalui pengujian laboratorium dan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan keamanan yang berlaku.
BPOM menyampaikan daftar lengkap produk bermasalah tersebut melalui lampiran resmi untuk kepentingan penelusuran lebih lanjut.
Pemeriksaan laboratorium menunjukkan keberadaan asam retinoat, hidrokinon, klobetasol propionat, mometason furoat, pewarna merah K10, serta merkuri pada produk-produk tersebut.
Keberadaan zat-zat itu dapat memicu efek samping seperti kulit kering, sensasi terbakar, gangguan pada organ janin, dan risiko kesehatan lainnya.
Hidrokinon khususnya berisiko menyebabkan hiperpigmentasi, ochronosis berupa bintik hitam, serta perubahan warna kornea dan kuku pengguna.
Klobetasol propionat dan mometason furoat dapat menimbulkan atrofi kulit apabila digunakan dalam produk kosmetik.
Selain itu, klobetasol propionat berpotensi memicu kondisi atopi kulit permanen dan psoriasis pustular autoimun pada pengguna tertentu.
Pewarna merah K10 diduga meningkatkan risiko kanker dan gangguan fungsi hati, sementara paparan merkuri dapat merusak ginjal.
Sebagai langkah penegakan, BPOM mencabut izin edar serta menghentikan sementara produksi, distribusi, dan impor seluruh produk yang terbukti bermasalah.
BPOM juga melakukan penertiban terhadap fasilitas produksi dan sarana peredaran, termasuk pengecekan ritel, serta menelusuri rantai produksi dan distribusi untuk mencegah peredaran lebih lanjut.
Taruna Ikrar menyatakan pada Senin, 13 Juli 2026 agar pelaku usaha senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan setiap produk yang diproduksi maupun diedarkan telah memenuhi aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutu.
Ia menegaskan bahwa BPOM akan terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran kosmetik di seluruh Indonesia dan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang membahayakan kesehatan masyarakat.







