Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang menyelenggarakan sosialisasi tentang keamanan pangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya higienitas produk serta mempercepat proses kepemilikan legalitas usaha.
Dalam pertemuan tatap muka, peserta dibimbing mengenai tahapan teknis produksi yang aman serta langkah administrasi untuk memperoleh izin edar dari otoritas pengawas.
Vita Ervina menilai pemenuhan standar keamanan pangan merupakan faktor penentu daya saing produk UMKM di pasar nasional.
Politikus tersebut ditemui di sela kegiatan pada Kamis (9/7/2026) dan menekankan perlunya sosialisasi agar pelaku usaha tahu ke mana mendaftar dan bagaimana menjalani proses perizinan.
Pemerintah saat ini membebaskan biaya pengurusan izin BBPOM bagi pelaku usaha mikro yang beromzet di bawah Rp500 juta per tahun, menurut penjelasan Vita.
Vita juga mendorong penguatan kelembagaan BPOM melalui peningkatan alokasi anggaran pada tahun fiskal mendatang untuk mengoptimalkan pengawasan dan memperluas program pendampingan bagi produsen lokal.
Kepala BBPOM Semarang, Rostyawati, menyampaikan bahwa meningkatnya kesadaran kolektif di Jawa Tengah berkontribusi pada penurunan peredaran produk ilegal di pasar tradisional maupun digital.
Rostyawati menambahkan penurunan signifikan juga terjadi pada komoditas impor ilegal, sehingga ruang pasar kini mulai diisi oleh produk dalam negeri dari UMKM yang memenuhi standar kelayakan konsumsi.
Meski demikian, Rostyawati mengakui kebocoran produk tanpa izin melalui jalur tidak resmi masih menjadi tantangan yang perlu ditangani.
Ia mengimbau masyarakat bertindak sebagai pengawas mandiri dengan menerapkan prinsip cek kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa sebelum membeli obat atau makanan.







