Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meminta Tim Ekspedisi Patriot (TEP) membangun rantai pasok pada kawasan transmigrasi sebagai syarat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengerahkan 1.476 peserta untuk melakukan pemetaan potensi komoditas di 53 kawasan transmigrasi.
Tujuan pemetaan tersebut adalah memastikan setiap komoditas unggulan masyarakat memiliki akses pasar yang jelas dan berkelanjutan.
BPKP menyerahkan laporan tertulis mengenai penguatan ekonomi wilayah pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
Rizal Suhaili, Direktur Pengawasan Bidang Energi, Pariwisata, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP, memberikan apresiasi atas kerja lapangan tim yang melakukan pemetaan.
Rizal mengingatkan bahwa melimpahnya produksi tanpa kepastian pembeli akan menghambat penciptaan nilai tambah ekonomi.
“Sering kita dengar, membuat itu mudah, tetapi menjual itu yang menjadi masalah. Produk banyak, tetapi tidak ada yang membeli, kalau ini terjadi, tidak ada pertumbuhan ekonomi di sana,” ujar Rizal.
Tim lapangan diminta tidak hanya menginventarisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, tetapi juga memperhatikan lima unsur utama penopang ekosistem ekonomi di kawasan tersebut.
Rizal menekankan pentingnya keberadaan badan usaha atau koperasi sebagai penampung resmi hasil produksi.
Ia juga menekankan perlunya lembaga keuangan dan sistem pengawasan untuk menjamin kelancaran pembiayaan serta akuntabilitas pelaksanaan program.
“Pastikan nanti saat melakukan kajian di kawasan transmigrasi, ada badan usaha atau koperasi yang berperan sebagai pasar. Masyarakat tidak boleh dibiarkan menghasilkan produk tanpa kepastian siapa yang akan membeli,” tambahnya.
Hasil pemetaan diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis potensi lokal.
Pendekatan tersebut ditujukan untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat transmigrasi.
Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa fokus ekspedisi tahun ini adalah aksi nyata di lapangan.
Sepuluh perguruan tinggi dilibatkan untuk memberikan pembekalan kepada peserta agar implementasi program mendukung pemerataan pembangunan daerah.
“Yang membedakan tahun lalu dengan tahun ini adalah tidak hanya riset dan pemetaan potensi ekonomi. Tetapi melakukan aksi nyata, mereka dibekali sejumlah dana, output sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di kawasan transmigrasi,” ujar Mentrans Iftitah.







