BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara meningkatkan pengawasan terhadap integritas fasilitas kesehatan mitra.
Langkah ini diumumkan di kawasan Kelapa Gading pada Kamis, 27 Agustus 2026, sebagai respons terhadap praktik pelayanan yang menyimpang dan potensi kecurangan peserta.
Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara, Yefi Kurniawan, menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan memiliki beberapa skema; salah satunya adalah kapitasi yang berlaku pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Menurut Yefi, pembayaran kapitasi dilakukan setiap bulan dan bersifat tetap berdasarkan jumlah peserta terdaftar, terlepas dari frekuensi kunjungan peserta ke fasilitas.
BPJS menegaskan bahwa FKTP dilarang membebankan biaya tambahan untuk obat atau layanan yang sudah menjadi tanggungan resmi program.
Klinik yang tetap menarik biaya di luar ketentuan akan dianggap melanggar Perjanjian Kerja Sama (PKS) operasional dan akan dikenai sanksi administratif.
Evaluasi mutu pelayanan dilakukan secara berkala melalui proses rekredensialing yang dilaksanakan pada akhir tahun, tepatnya pada bulan Oktober, November, dan Desember.
Hasil verifikasi tersebut menjadi dasar penentuan kelayakan perpanjangan kontrak kemitraan, termasuk bagi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
Yefi menuturkan bahwa fasilitas rujukan yang terbukti berulang kali melanggar ketentuan akan dikenakan tindakan tegas sesuai aturan.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Utara, Yayak Nugroho, juga memperingatkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh peserta.
Pihaknya menyiapkan penerbitan Surat Peringatan (SP) hingga pemutusan kontrak sepihak bagi penyedia layanan yang membandel.
Yayak memberi contoh praktik peminjaman kartu jaminan kesehatan kepada kerabat, yang pernah digunakan untuk membiayai operasi persalinan dan berujung pada kematian pasien.
Dalam kasus seperti itu, menurut Yayak, pihak yang melakukan kecurangan harus bertanggung jawab dan mengganti biaya sesuai ketentuan.
BPJS mengimbau masyarakat untuk mendaftar secara resmi bila belum terdaftar, daripada melakukan praktik curang.
Warga prasejahtera yang tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial berhak memperoleh bantuan iuran pemerintah.
Untuk memanfaatkan hak tersebut, masyarakat cukup mendatangi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama setempat dan mendaftarkan seluruh anggota keluarga secara resmi.







