BPJS Kesehatan memerintahkan seluruh fasilitas rujukan untuk menghentikan penerbitan surat kontrol dalam bentuk manual mulai berlaku pada tanggal 1 September tahun ini.
Kebijakan tersebut disosialisasikan dalam kegiatan yang digelar di Kelapa Gading pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Jakarta Utara, Yefi Kurniawan, mengatakan masa transisi selama Juli dan Agustus dipakai untuk menyelaraskan integrasi teknologi di rumah sakit.
Menurut Yefi, periode dua bulan itu dimanfaatkan untuk memastikan perangkat lunak rumah sakit kompatibel dengan aplikasi VClaim sehingga penerbitan rujukan dapat berjalan digital tanpa hambatan.
Yefi juga mengingatkan bahwa dokter penanggung jawab pelayanan wajib memasukkan data rujukan melalui sistem sebelum pasien meninggalkan ruang poliklinik.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara, Yayak Nugroho, menyatakan sosialisasi tidak hanya ditujukan kepada penanggung jawab unit, melainkan mencakup manajemen hingga petugas administrasi di bawahnya.
Yayak menjelaskan petugas administrasi di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) harus dibimbing untuk mengentri data pasien ke dalam sistem elektronik.
Pengawasan kepatuhan akan dilakukan setiap hari melalui pemantauan sistem elektronik, dan rumah sakit yang masih menerbitkan dokumen manual akan mendapat teguran resmi untuk perbaikan.
Yefi mengungkapkan saat ini tingkat penerbitan surat kontrol manual di wilayahnya masih sekitar 15 persen.
Penerapan sanksi serta penertiban penggunaan sistem surat kontrol digital akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia demi menegakkan aturan yang sebenarnya telah ada sebelumnya.
Regulasi digital ini juga bertujuan mencegah penumpukan pasien di loket pendaftaran dengan memberi kepastian nomor antrean sebelum peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) datang ke fasilitas rujukan lanjutan.
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sekarang mampu menyesuaikan rujukan baru berdasarkan kuota dokter spesialis yang tersedia.
BPJS berharap implementasi penuh sistem digital dapat meningkatkan kepuasan peserta program jaminan kesehatan melalui penataan jadwal pelayanan medis yang lebih terukur.







