BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara menegaskan bahwa skema penjaminan sosial yang mereka kelola berdiri secara mandiri.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi pelayanan kesehatan yang digelar di Kelapa Gading pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Pihak BPJS membuka kemungkinan keterlibatan asuransi swasta sebagai proteksi tambahan untuk menutup selisih biaya kamar rawat inap.
Menurut penjelasan dr. Ayu, Staf Bagian Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Utara, perusahaan asuransi komersial dapat langsung menyelesaikan kelebihan tarif kamar kepada manajemen rumah sakit tanpa mengubah status jaminan BPJS.
Dr. Ayu memberi contoh bahwa peserta yang tercatat di kelas 1 bisa memilih peningkatan layanan ke kelas VIP, dengan selisih biaya ditagihkan kepada asuransi swasta yang bersangkutan.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Jakarta Utara, Yayak Nugroho, menekankan bahwa peserta yang memanfaatkan hak jaminan harus tetap mengikuti alur rujukan berjenjang sejak pemeriksaan awal.
“BPJS tetap lurus,” kata Yayak, menjelaskan bahwa prosedur BPJS harus dijalankan sementara pihak lain diperbolehkan mengikuti mekanisme tersebut tanpa mengubah ketentuan utama.
BPJS menegaskan peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai pintu masuk utama layanan, dan menyebutkan bahwa produk tambahan dari asuransi swasta, seperti santunan pengganti pendapatan harian selama rawat inap, dapat dikembangkan secara terpisah.
Dr. Ayu mengingatkan bahwa urutan penggunaan skema tidak boleh dibalik; asuransi swasta tidak bisa dipakai terlebih dahulu lalu dialihkan ke BPJS Kesehatan setelah plafon habis.
Dalam hal penyediaan obat, ketentuan tetap merujuk pada Formularium Nasional (Fornas) milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes), namun asuransi swasta diperkenankan menanggung obat alternatif di luar katalog resmi jika mendapat persetujuan dokter.
Terkait kenaikan kelas perawatan, pengaturan dilakukan secara selektif; peserta kelas 3 tidak diperbolehkan naik kelas karena adanya subsidi premi dari pemerintah, sedangkan yang diizinkan adalah kelas 2 naik ke kelas 1 atau kelas 1 naik ke VIP.
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) diwajibkan menghitung selisih tarif secara terpisah, dan rumah sakit mitra diingatkan agar tidak mengalihkan pasien yang memiliki asuransi ganda ke pembiayaan umum.
BPJS menegaskan bahwa hak penjaminan dasar dalam program JKN harus tetap diprioritaskan sesuai ketentuan perjanjian kemitraan resmi.







