Pada pertemuan media di Kelapa Gading pada Kamis, 27 Agustus 2026, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Utara memperkenalkan tiga kebijakan baru untuk menyempurnakan layanan kesehatan.
Tiga kebijakan tersebut meliputi penerbitan surat kontrol secara digital yang terintegrasi, skema Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (REHAB), dan peningkatan layanan BPJS Keliling untuk menjangkau masyarakat.
Kepala Cabang Yayak Nugroho menyatakan penerbitan surat kontrol kini diwajibkan terhubung langsung ke aplikasi terpadu milik rumah sakit rujukan.
Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Yefi Kurniawan menjelaskan bahwa Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) harus memasukkan jadwal pemeriksaan pasien sebelum pasien meninggalkan poliklinik.
Jadwal yang diinput akan otomatis menghasilkan surat kontrol beserta nomor antrean sehingga peserta memperoleh kepastian jadwal saat datang ke rumah sakit.
Dengan mekanisme ini, peserta diharapkan datang membawa surat kontrol dan langsung memperoleh antrean layanan.
Yayak menegaskan bahwa penertiban sistem rujukan bertujuan mengeliminasi ketidaktertiban pada layanan rujukan.
Masa berlaku rujukan diberikan selama 90 hari kalender bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan pihaknya menargetkan kepatuhan penuh.
Saat ini tercatat masih ada 15 persen rujukan di wilayah Jakarta Utara yang belum tertib, dan pihak cabang menargetkan angka tersebut turun menjadi nol persen.
Staf penagihan dan keuangan Vina memaparkan bahwa REHAB ditujukan bagi peserta kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) untuk memudahkan cicilan atas tunggakan iuran.
Menurut Vina, program REHAB memberi pilihan penyelesaian tunggakan dengan skema pembayaran bertahap yang lebih fleksibel bagi peserta PBPU.
Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Ghuri Ghuryani menyampaikan bahwa armada BPJS Keliling akan melayani lansia di pusat keramaian serta di kantor kelurahan setiap hari kerja aktif.
Pelayanan di BPJS Keliling hampir setara dengan kantor cabang untuk urusan pendaftaran dan layanan lainnya, sedangkan fungsi rekonsiliasi tetap berada di kantor cabang.
BPJS juga mengingatkan fasilitas kesehatan agar tidak membebankan biaya obat luar kepada pasien rawat inap, karena semua penyediaan obat harus mengacu pada Formularium Nasional tanpa biaya tambahan bagi peserta.
Data terkait penyediaan obat akan dikirim ke pusat dengan ketentuan SLA maksimal 3 hari; jika tidak selesai, kantor cabang akan menerima sanksi dari pusat.
Peserta yang menunggak empat hingga 24 bulan dapat memilih skema cicilan harian fleksibel sebesar sepuluh ribu rupiah.
Bagi fasilitas kesehatan yang berulang kali melakukan pelanggaran, BPJS menyiapkan sanksi hingga pemutusan kerja sama.







