BPJS Kesehatan menggandeng empat kementerian untuk menanggulangi defisit dua triliun rupiah.
Sinergi itu diselenggarakan pada Senin, 3 Agustus 2026 di Jakarta.
Perhitungan menunjukkan iuran bulanan peserta hanya mencapai 14 triliun rupiah, sementara pengeluaran medis membengkak hingga Rp16 triliun setiap bulan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menguraikan ketidakseimbangan finansial tersebut dalam pertemuan yang berlangsung di Ballroom Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta.
Menurut Pujo, dalam satu hari layanan yang diberikan mencapai 2 juta transaksi kesehatan sebesar Rp500 militar, sebulan Rp16 triliun, sementara iuran yang terkumpul hanya Rp14 triliun sehingga Rp2 triliun menjadi defisit.
Pujo menilai peningkatan kepatuhan pembayaran oleh 54 juta peserta kelas tiga dapat menutup celah anggaran tersebut.
Ia menegaskan bahwa penguatan integrasi data kepesertaan aktif menjadi fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan.
“Program JKN telah berkembang menjadi sebuah ekosistem,” kata Pujo, seraya menekankan perlunya tata kelola yang saling terhubung antar pemangku kepentingan.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Mukhtarudin menyatakan komitmen penuh untuk memperluas perlindungan kesehatan bagi calon pekerja migran dan anggota keluarga mereka.
Mukhtarudin menekankan pentingnya keselamatan kerja dan akses layanan kesehatan bagi pekerja migran sebagai bagian kontribusi mereka terhadap ekonomi keluarga dan nasional.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyoroti urgensi akurasi data bantuan iuran melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penerima Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
Agus mengatakan interoperabilitas informasi dan penguatan fasilitas kesehatan sosial diperlukan agar subsidi negara tidak terbuang percuma dan penerima manfaat tepat sasaran.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menyampaikan skema pengawasan kepada pemerintah daerah agar anggaran iuran peserta tercantum cukup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Agus juga mendorong kepatuhan dan ketepatan waktu penyetoran iuran jaminan kesehatan untuk ASN daerah dan kontribusi bagi pekerja bukan penerima upah melalui monitoring, evaluasi, sosialisasi, ‘coaching clinic’, fasilitasi, serta asistensi bila diperlukan.
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo memaparkan data kesehatan masyarakat yang menunjukkan hampir 13 persen penduduk Indonesia mengalami sakit setiap bulan.
Sonny menambahkan bahwa saat ini 78 persen penduduk telah memiliki jaminan kesehatan, dan 74 persen di antaranya adalah peserta BPJS Kesehatan.
Para pihak berharap sinergi antar kementerian ini memperkuat tata kelola ekosistem jaminan kesehatan nasional yang terintegrasi.
Pemulihan ketahanan finansial kas jaminan kesehatan dianggap krusial untuk menjamin ketersediaan pelayanan medis yang adil dan setara.







