BPH Migas menyatakan pasokan BBM bersubsidi dan kompensasi negara dalam kondisi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan ketersediaan produk seperti biosolar, minyak tanah, dan pertalite aman untuk didistribusikan ke seluruh wilayah.
Pernyataan itu disampaikan usai Wahyudi mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Menurut Wahyudi, antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU lebih disebabkan oleh pergeseran pola pembelian dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi daripada masalah pasokan.
Peralihan pembelian tersebut, katanya, diperbolehkan sesuai regulasi sehingga wajar bila menimbulkan peningkatan antrian pada titik-titik distribusi tertentu.
Wahyudi menjelaskan antrean terutama tampak pada jalur logistik dan di Trans Sumatra.
Daerah dengan mobilitas kendaraan tinggi juga tercatat mengalami kepadatan saat pengisian bahan bakar.
BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga terus menjalankan upaya normalisasi distribusi untuk memastikan pasokan tersedia di seluruh SPBU.
Beberapa wilayah mencatat lonjakan permintaan BBM subsidi hingga sekitar 10 hingga 15 persen, kata Wahyudi.
Ia mengimbau masyarakat menahan diri dari praktik panic buying dan membeli BBM secara wajar sesuai kebutuhan harian.
Sebagai langkah penegakan, BPH Migas melakukan pemblokiran QR Code terhadap pembelian subsidi yang melanggar ketentuan.
Kendaraan yang terbukti menjadi pelangsir atau melakukan penyalahgunaan BBM subsidi akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum sesuai aturan berlaku.
Proses normalisasi distribusi sedang berjalan dan diperkirakan kondisi akan kembali lancar dalam 1-2 hari ke depan.
Wahyudi optimistis upaya tersebut akan mempercepat penguraian antrean yang masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum.







