Ancaman kekeringan mengharuskan langkah cepat di Kabupaten Jember karena musim kemarau diperkirakan lebih kering dari kondisi normal.
Analisis BMKG menunjukkan musim kemarau berlangsung mulai April sampai bulan September, sehingga pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo, menyatakan tim dan posko telah dibentuk melalui SK Bupati.
Pernyataan tersebut disampaikan saat dialog dengan Pro3 RRI pada Kamis, 6 Agustus 2026.
BPBD menyiapkan personel dan prasarana pendukung untuk merespons potensi kekeringan secara cepat.
Satu upaya utama adalah pemetaan kerawanan di tingkat kecamatan untuk menentukan prioritas penanganan.
Dari 31 kecamatan, ada lima kecamatan zona merah, lima zona kuning, dan 23 zona hijau.
Saat ini enam kecamatan sudah mengalami kekeringan; dampak tercatat pada 5 desa dan kelurahan dengan 762 Kepala Keluarga (KK) terdampak.
Distribusi air bersih dilakukan berkala setiap dua hari dengan pemasangan tandon dan pengiriman mobil tangki.
Penyaluran bantuan melibatkan PMI, Dinas Perkim, PDAM, serta pemerintah setempat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Di sisi lain, BPBD meningkatkan pengawasan terhadap potensi kebakaran lahan yang berisiko meningkat selama musim kering.
Meskipun kondisi irigasi pertanian dinyatakan masih aman, pengendalian pembakaran lahan diperketat agar api tidak menjalar ke permukiman.
BMKG menilai pengaruh El Niño yang kuat memperbesar risiko kekeringan dan mengimbau penguatan mitigasi lintas sektor.
Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa dampak terbesar terjadi saat El Niño bertepatan dengan musim kemarau, dan El Niño akan berlangsung hingga awal 2027.
BMKG juga mengintensifkan operasi modifikasi cuaca serta memperkuat penyampaian informasi iklim untuk mendukung upaya antisipasi pemerintah daerah.
Diharapkan langkah-langkah tersebut dapat mengurangi tekanan pada ketersediaan air, sektor pangan, serta aktivitas masyarakat selama musim kemarau.







