Masalah kepemilikan tanah dianggap sebagai hambatan utama dalam penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di wilayah DKI Jakarta.
Dari sekitar 7.000 usulan calon penerima, sekitar 60 persen tidak lolos verifikasi administrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Elias Wijaya Panggabean, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa I, pada Kamis, 23 Juli 2026, di Kantor Kelurahan Kalianyar, Jakarta Barat.
Elias menegaskan calon penerima wajib menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan tanah sesuai ketentuan program.
Bukti yang dimaksud meliputi sertifikat atau dokumen penguasaan tanah yang diperkuat surat keterangan dari lurah atau camat.
Menurutnya, banyak lurah dan camat enggan mengeluarkan surat keterangan karena khawatir muncul masalah hak atas tanah di masa mendatang.
Akibat kendala tersebut, hingga saat ini baru 641 calon penerima yang dinyatakan lolos verifikasi dan memasuki proses pelaksanaan program.
Lurah Kalianyar, Iman Suhendar, menambahkan bahwa sejumlah warga tidak dapat mengikuti program karena masalah data desil yang belum terbarukan.
Ia menjelaskan ada warga yang sebenarnya tergolong tidak mampu tetapi tertulis pada desil tinggi sehingga datanya tidak terbaca untuk menerima bantuan.
Iman berharap perbaikan administrasi dapat dilakukan agar program BSPS lebih banyak menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menjadi lebih tepat sasaran.
Di Kelurahan Kalianyar tercatat 30 rumah yang lolos verifikasi dan sedang diperbaiki; 20 rumah menerima bantuan pada tahap I dan 10 rumah pada tahap II.
Untuk wilayah DKI Jakarta, alokasi BSPS tahun ini mencapai 10.300 unit yang tersebar di lima wilayah administrasi, meningkat dari 158 unit pada tahun sebelumnya.
Khusus di Jakarta Barat, Kementerian PKP mencatat terdapat 262.133 rumah tangga yang masih menghuni rumah tidak layak huni (RTLH), angka tertinggi di DKI Jakarta.







