Meskipun konflik terus berlanjut, BP Batam tetap bersikeras untuk melanjutkan pembangunan PSN ini sesuai rencana mereka. Mereka juga mengumumkan relokasi masyarakat yang terdampak.
Tuty, sapaan akrab Kepala Biro Humas BP Batam, mengatakan, “Pemindahan masyarakat tahap satu di wilayah Sembulang ke hunian sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap di Sijantung akan tetap kami laksanakan.”
Di sisi lain, koalisi masyarakat sipil terus mendesak pemerintah untuk segera menghentikan proses pembangunan Rempang Eco City. Mereka berpendapat bahwa proyek ini hanya merupakan ambisi pemerintah pusat dan mengabaikan aspirasi masyarakat daerah. Mereka khawatir proyek ini berpotensi menghilangkan hak dan identitas masyarakat adat di Rempang.
Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Nasional Walhi dan perwakilan koalisi sipil, menyatakan, “Kami Masyarakat Sipil di Riau, Masyarakat Sipil Nasional, dan 28 Kantor Eksekutif Daerah WALHI meminta Presiden (Joko Widodo) mengambil sikap tegas untuk membatalkan program ini.”
