Pengelolaan cagar budaya perlu direorientasi agar masyarakat lokal menjadi pusat tata kelola, bukan sekadar objek kebijakan yang dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi semata.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Rapat melibatkan sejumlah akademisi dan pegiat kebudayaan yang memberikan masukan terkait strategi pelestarian yang lebih inklusif.
Bonnie, yang berlatar sejarawan, mengkritik praktik saat ini yang kerap menempatkan warga sekitar sebagai pihak luar padahal mereka memiliki keterikatan historis dan kultural paling kuat dengan situs-situs warisan.
Salah satu aspek yang menurutnya perlu dikaji ulang adalah konsep zonasi kawasan cagar budaya yang selama ini diterapkan secara ketat.
Pembatasan yang terlalu kaku berpotensi menimbulkan alienasi spasial, sehingga akses dan kedekatan emosional masyarakat terhadap warisan budaya mereka menjadi tergerus.
Ia menyerukan agar upaya pelestarian mengedepankan inovasi kebijakan yang melibatkan masyarakat tidak hanya dari perspektif ekonomi, tetapi juga untuk mempertahankan nilai-nilai kultural dan rasa kepemilikan.
Bonnie juga mengingatkan bahwa museum tidak selalu harus menjadi tujuan akhir bagi benda cagar budaya yang direpatriasi ke Indonesia.
Menurutnya, strategi pemulangan benda harus disertai upaya agar komunitas tetap mempertahankan hubungan hidup dengan artefak tersebut dalam praktik budaya sehari-hari.
Ia mencontohkan Puri Peliatan di Bali sebagai lokasi yang berhasil menjaga keharmonisan antara situs budaya dan kehidupan warga, di mana komunitas secara aktif merawat dan menghidupkan tradisi setempat.
Sebaliknya, kasus Prasasti Damalung, yang pernah dibawa ke Belanda pada masa kolonial, memperlihatkan dampak buruk ketika benda diambil dan kawasan dipagari; ritual dan pengetahuan lokal yang dulu diwariskan turun-temurun lalu terputus.
Dari pembahasan tersebut, Komisi X menegaskan bahwa tujuan pelestarian adalah menjaga kesinambungan tradisi, nilai sosial, dan pengetahuan yang hidup di tengah masyarakat—bukan hanya menyelamatkan objek fisik atau mengejar devisa pariwisata.
Langkah yang lebih inklusif dinilai sejalan dengan pedoman internasional yang menekankan keseimbangan antara pelestarian sejarah, kesejahteraan sosial, pengembangan wilayah, dan industri pariwisata.







