Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendesak Kementerian Kebudayaan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk penanganan cagar budaya ketika terjadi bencana.
Panduan tersebut diharapkan menjadi acuan agar upaya mitigasi dan penyelamatan aset sejarah berlangsung cepat, terukur, dan terencana, bukan sekadar respons reaktif setelah bencana terjadi.
Bonnie yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan permintaan itu di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (19/8/2026).
Ia menjelaskan bahwa SOP perlu dirancang sebagai template kebijakan yang mencakup langkah-langkah penyelamatan awal, pendataan, penilaian tingkat kerusakan, serta tahap rehabilitasi.
Menurutnya, setiap cagar budaya memiliki karakteristik dan tingkat kerentanan berbeda sehingga memerlukan protokol penanganan yang spesifik.
Standarisasi prosedur diharapkan mempercepat manajemen krisis sekaligus memberi kepastian dalam penyusunan alokasi anggaran bencana.
Bonnie juga menekankan perbedaan tugas antar kementerian; Kementerian Sosial fokus pada penyelamatan manusia, sementara Kementerian Kebudayaan bertanggung jawab melindungi cagar budaya beserta para pelaku dan pemangku kepentingannya.
Di samping SOP, ia mendorong pembangunan basis data cagar budaya yang terperinci dan terintegrasi di seluruh Indonesia.
Basis data tersebut dimaksudkan untuk memetakan lokasi, jumlah, dan kondisi nyata cagar budaya sehingga dapat menjadi acuan penentuan prioritas penyelamatan saat bencana melanda.
Mengingat tingginya frekuensi bencana di Indonesia, Bonnie meminta agar kebijakan perlindungan warisan budaya bersifat preventif dan memanfaatkan rekam jejak bencana masa lalu sebagai bahan evaluasi.
Dia mengingatkan bahwa persiapan sejak dini akan mengurangi kebingungan dan meningkatkan kesiapan operasional ketika bencana terjadi.
Sinergi antara SOP yang matang dan basis data yang akurat dinilai dapat meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan serta mempermudah DPR dan pemerintah dalam mengambil keputusan cepat dan menyalurkan dukungan anggaran secara tepat sasaran.







