Bonnie Triyana meminta agar upaya pengembalian artefak budaya dari luar negeri diiringi dengan pemulangan arsip sejarah Indonesia yang masih tersimpan di Belanda.
Perwakilan Komisi X DPR RI ini menegaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut memegang peranan penting dalam merekonstruksi sejarah nasional secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI.
Rapat digelar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026).
Hadir dalam pertemuan pimpinan pengelola BUMN, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta jajaran Lembaga Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Bonnie mengkritik fokus yang selama ini cenderung hanya pada barang-barang cagar budaya fisik.
Menurutnya, setiap objek bersejarah umumnya disertai dokumen pendukung yang menyimpan informasi asal-usul dan perjalanan benda tersebut.
Ia menyinggung proses di Belanda yang selain mengembalikan barang museum kini juga membahas merepatriasi arsip, yang tahapnya baru sampai Advice Committee.
Bonnie mempertanyakan langkah konkret yang telah diambil ANRI terkait isu pemulangan arsip tersebut.
Sebagai contoh, ia menyebut koleksi seperti keris yang data dokumentasinya masih berada di Belanda.
Ia mendesak ANRI untuk proaktif melakukan penjemputan arsip fisik atau setidaknya mengamankan salinan digitalnya.
Pengetahuan yang diperoleh dari arsip itu, tegasnya, harus dibuka untuk akses publik.
Bonnie juga mengusulkan perubahan paradigma layanan ANRI dari sekadar tempat penyimpanan dokumen birokrasi menjadi pusat pemenuhan hak informasi publik.
Digitalisasi yang tengah berlangsung, katanya, wajib disertai kemudahan akses bagi peneliti, mahasiswa, komunitas sejarah, dan masyarakat umum.
Ia mengingatkan bahwa salah satu poin utama Undang-Undang Kearsipan adalah pelayanan publik.
Dengan demikian, peran ANRI tidak boleh terbatas melayani mitra pemerintahan saja, melainkan juga harus melayani publik luas.
Di akhir intervensinya, Bonnie menekankan pentingnya pendokumentasian sejarah dari perspektif masyarakat bawah.
Ia menilai pencatatan sejarah selama ini masih terlalu berorientasi pada figur-figur elite.
Untuk itu, ia mengusulkan agar ANRI memfasilitasi program dokumentasi yang lebih inklusif dengan merangkul komunitas di berbagai daerah.
“Jangan lagi elitis. Harus lebih turun ke bawah, ke komunitas, karena sejarah itu milik rakyat,” pungkas sejarawan tersebut.







