Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyerukan agar pengetahuan lokal dimasukkan ke dalam strategi pelindungan dan mitigasi cagar budaya nasional.
Alasan utama dorongan itu adalah letak Indonesia yang rawan terhadap beragam bencana alam sehingga perlindungan situs bersejarah membutuhkan pendekatan yang adaptif.
Pernyataan tersebut disampaikan Bonnie saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Panja Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, banyak komunitas daerah menyimpan kearifan yang diwariskan turun-temurun untuk merespons ancaman alam.
Dia menekankan kearifan tersebut tidak cukup menjadi cerita; perlu diuji secara ilmiah dan diintegrasikan ke kebijakan resmi agar efektivitasnya terjamin.
“Banyak local genius terkait bencana yang bisa dimanfaatkan bila dikelola secara sistematis dan ilmiah,” ujar Bonnie, yang merupakan politisi Fraksi PDI Perjuangan.
Salah satu contoh yang disebutnya adalah kearifan smong di Simeulue, Aceh, yang terbukti menyelamatkan warga dari tsunami melalui pengenalan gejala alam secara tradisional.
Pengalaman semacam itu, menurut Bonnie, menunjukkan adanya modal sosial kuat yang potensial untuk memperkuat perlindungan situs, bangunan, dan kawasan cagar budaya.
Dia mengkritik kecenderungan mitigasi yang bersifat reaktif dan menyatakan bahwa langkah pencegahan seharusnya dilakukan jauh sebelum kerusakan terjadi, idealnya sejak 20 tahun lalu.
Bonnie mendesak Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) untuk menyusun dokumentasi riset berbasis kearifan lokal secara sistematis dan memetakan risiko spesifik di tiap wilayah.
Pendekatan ini dinilai penting karena setiap daerah memiliki karakteristik geologis dan ancaman bencana yang berbeda sehingga membutuhkan solusi yang disesuaikan.
Komisi X berharap kebijakan pelindungan cagar budaya bergeser dari rehabilitasi pascabencana menuju kesiapsiagaan berkelanjutan yang menggabungkan kearifan lokal dan manajemen risiko modern.







