Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan perhatian serius terhadap insiden ledakan bom rakitan yang melibatkan seorang pelajar di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, Sumatera Barat.
Puan menilai peristiwa tersebut seharusnya menjadi peringatan bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat mekanisme proteksi anak di seluruh lini.
Menurutnya, meski tindakan peledakan tidak dapat dibenarkan, perlu dicermati penyebab mendasar yang mendorong pelajar itu sampai pada tindakan ekstrem.
Puan menyatakan bahwa dugaan perundungan yang berkepanjangan dapat memicu gangguan psikologis sehingga upaya pemulihan mental menjadi prioritas.
“Tindakan seperti ini memang tidak boleh ditoleransi, namun kita juga harus memahami faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku pelaku,” ujarnya pada Kamis (16/7/2026).
Ia menekankan bahwa perubahan perilaku remaja kini cenderung berkembang ke ranah perilaku berisiko tinggi yang membahayakan banyak orang.
Puan mengaitkan kondisi itu dengan kombinasi perundungan yang terus berlangsung dan kemudahan akses informasi pembuatan bahan peledak melalui internet.
Karena itu, menurutnya sistem perlindungan anak Indonesia harus segera beradaptasi dengan tantangan di era digital.
Dalam perspektif pendidikan, Puan meminta agar satuan pendidikan menyediakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan.
Ia juga mendorong orang tua untuk meningkatkan pengawasan serta memperkuat ketahanan keluarga di rumah sebagai garis pertahanan pertama.
Lebih jauh, Puan mendesak perubahan paradigma kebijakan dari penanganan kasus ke pendekatan pencegahan berbasis deteksi dini.
Dia menegaskan bahwa penegakan disiplin sekolah atau penindakan hukum setelah kejadian tidak cukup untuk menanggulangi kenakalan remaja.
Untuk itu, Puan meminta pemerintah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perilaku Berisiko pada Anak dan Remaja yang menyatukan kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, keamanan digital, dan pembinaan keluarga.
Rencana tersebut, menurutnya, harus menjadi kerangka nasional yang mengintegrasikan berbagai program lintas sektor.
Ia juga mengajak penguatan koordinasi antara sekolah, fasilitas layanan kesehatan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan kementerian terkait.
Tujuannya agar faktor risiko dapat dideteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan.
Puan menekankan pentingnya memperluas kapasitas layanan kesehatan mental serta memperkuat sistem deteksi dini terhadap perubahan perilaku remaja.
Selain itu, ia meminta peningkatan pengawasan terhadap penyebaran konten digital yang mengajarkan kekerasan atau cara pembuatan bahan peledak.
“Regulasi di ruang digital sebenarnya sudah ada; yang diperlukan sekarang adalah implementasi yang lebih kuat lintas sektor,” ujarnya.
Puan juga menyerukan agar pendidikan memasukkan pengajaran penyelesaian konflik secara damai dan pengembangan ketahanan mental siswa.
Dia menilai bahwa keberhasilan pembangunan harus diukur tidak hanya dari capaian akademik tetapi juga dari terciptanya lingkungan yang aman bagi anak dan remaja.
Indikator keberhasilan, menurutnya, meliputi penurunan angka perundungan, naiknya akses layanan kesehatan mental, berkurangnya perilaku berisiko di kalangan remaja, dan meningkatnya rasa aman di lingkungan pendidikan.
Puan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masa depan bangsa membutuhkan generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga sehat mental dan berkarakter.







