Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan telah melakukan upaya pencegahan dan mitigasi terhadap sekitar 220 anak yang terpapar paham ekstremisme selama periode 2024-2025.
Langkah-langkah tersebut berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dijalankan bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Kepala BNPT Eddy Hartono menekankan bahwa perkembangan teknologi mengubah pola penyebaran paham radikal.
Menurutnya, kelompok teroris memanfaatkan internet sebagai sarana rekrutmen, propaganda, dan pembinaan sehingga anak-anak, perempuan, dan remaja menjadi lebih rentan.
Eddy menyebutkan bahwa pengintervensian terhadap sekitar 220 anak tersebar di 18 provinsi.
Pernyataan itu disampaikan usai mendampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat meninjau layanan rehabilitasi deradikalisasi di Sentra Handayani, Jakarta, Senin 27 Juli 2026.
Program rehabilitasi dilaksanakan secara kolaboratif dengan Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Agama.
Tujuannya adalah memulihkan kondisi psikologis anak, menghapus paparan paham radikal, dan mengembalikan mereka ke keluarga melalui proses reintegrasi sosial.
Selain intervensi terhadap 220 anak tersebut, BNPT juga membina sekitar 739 anak yang terpapar radikalisme melalui media sosial.
Rangkaian kegiatan pembinaan mencakup identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, hingga reintegrasi sosial bersama instansi terkait.
Perubahan pola ancaman itu mendorong penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Fase Kedua.
Fokus RAN PE Fase Kedua adalah pencegahan sejak dini melalui penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan pihaknya menerima peserta yang direkomendasikan BNPT untuk program rehabilitasi dan deradikalisasi.
Layanan yang disediakan mencakup rehabilitasi psikososial, rehabilitasi medis, pemberdayaan, serta proses reintegrasi sosial sebelum kembali ke masyarakat.
Selama masa rehabilitasi, penerima manfaat didampingi BNPT dan instansi terkait, dan setelah dinyatakan siap melalui asesmen mereka tetap memperoleh dukungan lanjutan.
Bentuk dukungan pascarehabilitasi antara lain bantuan modal usaha, perbaikan rumah, serta akses ke program strategis pemerintah lainnya.
Sejak 2023 lebih dari 2,500 penerima manfaat telah mengikuti program deradikalisasi hasil kolaborasi Kementerian Sosial dan BNPT.
Program ini bertujuan membantu penerima manfaat menjadi mandiri, diterima kembali oleh keluarga, dan tersosialisasi ulang dalam komunitas masing-masing.







