BNPB mempercepat upaya penanganan penyebaran abu vulkanik akibat meningkatnya aktivitas Gunung Anak Krakatau dengan menerapkan operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hibrida.
Langkah ini diambil setelah abu vulkanik terpantau menyebar hingga wilayah Jakarta, Banten, dan Lampung.
Kepala BNPB, Suharyanto, menyatakan operasi OMC hibrida disiapkan untuk bekerja sampai malam hari guna mempercepat proses peluruhan material vulkanik.
Menurut Suharyanto, OMC hybrid memadukan dua teknik intervensi atmosfer untuk mengurangi konsentrasi abu di udara.
“OMC hybrid menggunakan dua teknik, saat tersedia awan dilakukan stimulasi hujan. Sedangkan, ketika tidak terdapat awan, petugas menyebarkan water mist untuk mengurai dan mengikat partikel abu serta polutan berbahaya,” ujar Suharyanto dalam keterangan pers, di Jakarta, dikutip Kamis, 10 September 2026.
Operasi OMC hibrida dipusatkan dari Posko Bandara Pondok Cabe untuk mengoordinasikan kegiatan di lapangan.
BNPB juga menyiapkan opsi pergerakan pesawat dari Majalengka setelah Bandara Kertajati kembali beroperasi untuk memperluas jangkauan penanganan sebaran abu.
Sejak 2 Juli 2026, status Gunung Anak Krakatau berada pada Level III atau Siaga, sehingga tindakan mitigasi terus diintensifkan.
Dampak erupsi telah dirasakan di tiga kabupaten dan 15 kecamatan, termasuk gangguan terhadap aktivitas penerbangan.
Sebelumnya delapan bandara utama sempat terdampak, antara lain Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdanakusuma.
Untuk memperkuat kesiapan, BNPB memindahkan armada pesawat OMC dari Kalimantan ke Semarang sebagai alternatif penempatan.
Instansi berharap pengerahan OMC hibrida dapat menurunkan konsentrasi abu di atmosfer dan mempercepat proses peluruhan material.
Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau serta dampaknya terhadap masyarakat dan transportasi, khususnya sektor penerbangan.
Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa dan pemerintah daerah belum menetapkan status kedaruratan resmi terkait kondisi ini.
BNPB menyatakan tetap menyalurkan bantuan darurat atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan melakukan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta BPBD.
Selain mengganggu penerbangan, abu vulkanik memengaruhi kegiatan masyarakat, sekolah, dan nelayan.
Paparan abu juga dilaporkan memicu keluhan kesehatan seperti iritasi dan masalah pernapasan pada warga di daerah terdampak.







