Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta negara-negara tetangga untuk menghindari saling menyalahkan terkait dampak asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, termasuk Malaysia dan Singapura.
Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB Berton Pandjaitan menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara.
Menurut Berton, pendekatan penanganan harus diarahkan pada upaya pengendalian bersama, bukan perdebatan mengenai asal usul asap.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Minggu 23 Agustus 2026.
Berton menegaskan pemerintah Indonesia telah mengerahkan sumber daya besar untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
Upaya yang dilakukan meliputi pemadaman darat, patroli, pemadaman udara, water bombing, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Pemerintah juga memperkuat personel TNI-Polri bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam operasi penanggulangan karhutla.
Selain itu, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan terus dijalankan.
Berton menjelaskan bahwa pemerintah mengerahkan 52 pesawat untuk operasi penanganan karhutla pada enam provinsi prioritas.
Dari total tersebut, 30 pesawat beroperasi di wilayah Kalimantan dan 22 pesawat ditempatkan di Sumatra.
Kekuatan TNI Angkatan Udara juga ditambah untuk memperkuat operasi di Kalimantan.
Fokus pemerintah adalah mengendalikan api sedekat mungkin dengan sumbernya dan secepat mungkin agar produksi asap dan potensi dampak lintas batas dapat ditekan.
Analisis pergerakan asap dilaksanakan berdasarkan data meteorologi, termasuk arah dan kecepatan angin serta kondisi atmosfer.
Selain itu, pemantauan satelit dan observasi kondisi di lapangan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pengendalian.
Dengan kombinasi upaya pemadaman dan pengawasan meteorologis, pemerintah berharap titik api dapat dikendalikan lebih cepat sehingga risiko penyebaran asap ke negara tetangga berkurang.







