BMKG menerjunkan tim ahli untuk memetakan daerah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur sebagai langkah awal pemulihan dan rekonstruksi pascabencana.
Survei yang dilakukan melibatkan pengumpulan data melalui survei pemetaan mikrozonasi dan makroanalisis untuk menghasilkan rekomendasi teknis.
BMKG Pusat bersama 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BMKG se-NTT menyisir sejumlah lokasi di Pulau Flores untuk pengukuran lapangan dan pemantauan kondisi wilayah.
Tim lapangan memfokuskan pemantauan pada wilayah Ngada dan Nagekeo serta titik-titik lain yang dinilai rentan terhadap kerusakan.
Informasi mengenai pengerahan tim tersebut disampaikan oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Tujuan utama survei ini adalah menyediakan data teknis yang menjadi dasar dalam proses pemulihan dan rekonstruksi pascabencana.
Survei mikroanalisis dilakukan untuk mengukur karakteristik tanah dan respons tanah terhadap guncangan gempa sehingga dapat ditetapkan langkah mitigasi yang tepat.
Hasil analisis lapangan akan diserahkan kepada para pemangku kepentingan sebagai rujukan dalam perencanaan rekonstruksi dan penguatan struktur bangunan.
BMKG menegaskan pentingnya penggunaan data resmi dari jaringan pemantauan nasional sebagai acuan informasi kebencanaan bagi masyarakat.
Sistem pemantauan kegempaan BMKG saat ini didukung lebih dari 2.000 sensor kegempaan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Jaringan tersebut mencakup 553 sensor seismograf yang berfungsi memantau aktivitas kegempaan di berbagai wilayah nusantara.
BMKG juga memperkuat koordinasi penanganan bencana bersama BNPB, Basarnas, TNI-Polri, serta pemerintah daerah untuk respons yang terintegrasi.
Selain itu, BMKG meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mewaspadai hoaks mengenai potensi gempa susulan.
Warga di wilayah terdampak diimbau menjauhi bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan dan memastikan informasi kebencanaan hanya dari kanal resmi BMKG.
Langkah-langkah verifikasi informasi ini dimaksudkan agar publik menerima data yang akurat dan untuk mengurangi risiko akibat informasi menyesatkan selama masa pascagempa.







