Penguatan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara menjadi perhatian utama Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, dalam rapat dengan Komisi II DPR RI.
Rapat tersebut dihadiri Menteri PANRB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI, dan Pimpinan Ombudsman, di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.
Salah satu kebijakan yang digaungkan adalah pelarangan pimpinan instansi untuk menjadi anggota panitia seleksi.
Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga independensi proses seleksi menyusul pengalihan fungsi Komisi ASN.
BKN juga mempercepat penerapan manajemen talenta sebagai upaya memudahkan seleksi pejabat pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama.
Percepatan layanan kenaikan pangkat turut menjadi fokus reformasi birokrasi di BKN.
Dalam hal ini BKN menyatakan ada perubahan frekuensi pemrosesan kenaikan pangkat: “Dari dua kali, enam kali, menjadi 12 kali.”
Saat ini periodisasi kenaikan pangkat diproses setiap bulan sehingga waktu tunggu dikurangi.
Selain itu, BKN mendorong penggunaan sistem e-kinerja harian untuk memantau aktivitas kerja ASN secara digital setiap hari.
Lebih dari 100 instansi telah memakai sistem e-kinerja harian yang dikembangkan oleh BKN.
Zudan mengajak pemerintah daerah, mulai dari bupati dan wali kota hingga gubernur, untuk mengadopsi sistem tersebut.
Menurutnya, e-kinerja harian dapat memperkuat budaya kerja yang lebih profesional dan akuntabel.
Sistem ini dirancang menjadi dasar evaluasi karier ASN berdasarkan capaian kinerja, bukan semata penilaian subjektif pimpinan.
Proses persetujuan kenaikan pangkat dan pensiun kini diotomatisasi oleh BKN sehingga diproses secara real time.
Akibatnya ASN tidak perlu lagi menunggu surat persetujuan secara manual; notifikasi otomatis akan dikirim setelah proses selesai.
Zudan menyamakan mekanisme notifikasi tersebut dengan pemberitahuan saat transfer uang yang menandakan transaksi telah tuntas.







