Biaya politik yang tinggi masih menjadi masalah utama bagi kualitas demokrasi di Indonesia.
Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia (LPI), menyatakan hal tersebut dalam dialog bersama PRO3 RRI pada Senin, 10 Agustus 2026.
Menurut Ujang, ongkos yang besar berpeluang mendorong praktik korupsi di kalangan kepala daerah.
Ia menjelaskan bahwa sistem demokrasi perlu dirancang ulang agar sesuai dengan karakter budaya Indonesia dan tidak terus menimbulkan persoalan yang sama.
Reformasi harus menyentuh penguatan sistem politik, penegakan hukum yang konsisten, serta pendidikan politik masyarakat secara berkelanjutan, kata Ujang.
Tanpa perbaikan pada ketiga fondasi itu, Ujang memperingatkan, masalah yang ada akan berulang dari waktu ke waktu.
Partai politik juga didorong untuk memperbaiki mekanisme rekrutmen pemimpin dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ujang menilai praktik mahar politik membuka celah korupsi sejak proses pencalonan kepala daerah berlangsung.
Ia merinci bahwa biaya pencalonan mencakup kebutuhan kampanye, saksi, operasional, mahar politik, hingga praktik politik uang.
Besarnya pengeluaran selama kontestasi, menurutnya, mendorong pejabat yang terpilih mencari pengembalian biaya melalui penyalahgunaan kewenangan.
Kondisi itu juga rentan memicu penyalahgunaan anggaran pemerintahan daerah, tambah Ujang.
Pembenahan demokrasi, ucapnya, membutuhkan penegakan hukum yang adil serta peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendidikan.
Reformasi internal partai menjadi kunci untuk menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas dan berintegritas.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti ongkos politik yang masih mahal dan menyebutnya sebagai salah satu sumber korupsi.
Pernyataan Prabowo disampaikan dalam pidato puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, pada Jumat, 5 Desember 2025.







