Bank Indonesia meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) bertepatan dengan peringatan HUT Ke-81 RI pada Senin, 17 Agustus 2026.
Pejabat Sementara Gubernur BI, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa KKI hadir sebagai instrumen penundaan pembayaran (deferred payment) yang dikembangkan secara domestik.
Menurut Destry, skema domestik ini membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha untuk bergabung dalam ekosistem digital nasional.
Bank sentral juga memandang KKI sebagai alternatif penyediaan fasilitas kredit yang dapat menopang konsumsi masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi.
KKI dirancang menjadi sumber dana transaksi yang dapat digunakan melalui QRIS, baik secara pindai (scan) maupun tap.
Saat ini delapan penyelenggara jasa pembayaran telah menerbitkan KKI, yakni BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Mega, dan BSI.
Peluncuran oleh BSI mengakomodasi pengembangan pembiayaan berbasis prinsip syariah.
Bank Indonesia menyatakan KKI akan terus dikembangkan dari segi fitur dan layanan untuk meningkatkan fungsionalitasnya.
Secara bersamaan, BI mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS nol persen yang akan diberlakukan efektif mulai 1 Oktober 2026.
Kebijakan MDR nol persen dilanjutkan untuk merchant usaha mikro (UMI) pada transaksi hingga Rp500.000.
Sementara itu, kebijakan nol persen juga diperluas kepada seluruh merchant untuk transaksi sampai dengan Rp100.000, menggantikan ketentuan sebelumnya sebesar 0,7 persen.
Destry menilai kebijakan ini akan menurunkan beban biaya transaksi pelaku usaha sehingga ekonomi digital lebih dapat dinikmati masyarakat dan mendukung penguatan daya beli.
Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan wujud kontribusi nyata BI bersama industri sistem pembayaran dan sekaligus menjadi hadiah kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia.







