Bank Indonesia menilai likuiditas perbankan mulai mengalami penurunan namun belum sampai pada kondisi yang mengkhawatirkan.
Dalam kondisi itu, penyaluran kredit dinilai masih dapat ditingkatkan melalui penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.
Intermediasi perbankan tercatat menunjukkan penguatan, terlihat dari pertumbuhan kredit sebesar 13,6 persen pada Juli, meningkat dari 12,67 persen pada Juni.
Direktur Kebijakan Makroprudensial BI, Alexander Lubis, menyatakan bahwa pertumbuhan kredit tersebut terutama didorong oleh kenaikan kredit investasi yang mencapai 25,13 persen saat Taklimat Media di Jakarta, Jumat 2026.
Industri pengolahan serta sektor jasa dunia usaha tercatat sebagai penerima terbesar kredit investasi.
Meski rasio undisbursed loan menurun, jumlah kredit yang menganggur masih relatif besar yakni Rp2.548 triliun atau 21,81 persen dari total plafon kredit.
BI menekankan perlunya mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif agar berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) masih tergolong kuat, terutama pada bank-bank BUMN, tercatat sebesar 7,7 persen hingga Juli 2026, turun dari 8,1 persen pada Juni.
Tantangan yang dihadapi adalah laju pertumbuhan DPK yang tidak setara dengan pertumbuhan kredit, sehingga memberi tekanan pada likuiditas yang mulai menurun meski secara agregat masih cukup tinggi.
Kepemilikan surat-surat berharga (SSB) oleh perbankan turut menopang likuiditas karena dapat dijadikan jaminan saat kebutuhan dana muncul, dengan pergerakan SSB yang berbeda antar kelompok bank.
Sebagai respons, BI menerapkan insentif likuiditas makroprudensial berupa pengurangan Giro Wajib Minimum (GWM) dari sebelumnya 9 persen menjadi 4 persen agar bank memiliki ruang lebih untuk meningkatkan penyaluran kredit.







