Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pengoperasian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah dengan prevalensi stunting yang tinggi.
Tindakan ini dimaksudkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera menjangkau komunitas yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026, Kepala BGN Sudaryono menyatakan bahwa data dari Kemenkes telah digunakan untuk menentukan prioritas wilayah intervensi.
Sistem verifikasi akan diarahkan ke dapur-dapur yang sudah dibangun sehingga unit yang siap dapat segera dioperasikan untuk layanan publik.
BGN menegaskan prioritas diberikan pada dapur yang telah memenuhi standar kebersihan, memiliki tata kelola yang baik, dan menyajikan menu bergizi sesuai standar.
Beberapa daerah yang menjadi fokus antara lain Papua, NTT, serta sejumlah wilayah di Sumatera dan pulau-pulau lain yang menunjukkan kebutuhan gizi mendesak.
Sebagai langkah transparansi, BGN sedang menyiapkan portal informasi yang dapat diakses orang tua dan pihak sekolah.
Portal tersebut dijadwalkan tersedia dalam satu sampai dua minggu dan akan menampilkan daftar sekolah penerima MBG serta informasi terkait penyelenggaraan program.
Di dalam portal akan dimuat foto menu, rincian kandungan gizi, jadwal menu harian, serta alamat SPPG dan identitas kepala SPPG yang bertugas.
Langkah ini juga bertujuan mencegah kesalahpahaman dan informasi menyesatkan di media sosial; seperti ditekankan Sudaryono, “Trust is good, control is better.”
BGN menutup dengan menegaskan komitmen memeriksa seluruh tim dapur agar memenuhi standar gizi dan agar hidangan diterima dengan baik oleh para penerima manfaat.







