Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan penerapan kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk keracunan yang terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN, Sudaryono, menyampaikan komitmen tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.
Ia mengakui masih terjadinya beberapa kasus di lapangan, termasuk insiden yang dilaporkan di Semarang dan Jayapura.
Setiap laporan dugaan keracunan langsung ditindaklanjuti dengan penghentian sementara operasi dapur yang bersangkutan.
BGN juga menurunkan tim investigasi untuk menelusuri penyebab kejadian dan mengambil sampel makanan bersama dinas kesehatan setempat.
Kepala dapur yang terbukti lalai akan dinonaktifkan sementara untuk proses evaluasi internal.
Apabila pelanggaran serupa terulang, BGN akan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, BGN memperkuat tata kelola bersama Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, dan industri katering.
Kolaborasi itu diarahkan untuk merumuskan standar operasional prosedur yang lebih ketat serta menyusun petunjuk teknis keamanan pangan.
Panduan yang disiapkan mencakup proses memasak, penyimpanan, distribusi, dan sistem pengawasan yang memanfaatkan teknologi informasi.
BGN menegaskan targetnya bukan sekadar menurunkan jumlah kasus, melainkan mencapai nol kasus keracunan di seluruh unit pelayanan pemenuhan gizi.
Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarga yang terdampak, sekaligus memastikan perbaikan tata kelola terus dijalankan.







