Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan penataan terhadap sekitar 27 ribu Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) dalam rangka perbaikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah penataan ini berlangsung bersamaan dengan proses evaluasi penggunaan anggaran BGN untuk tahun 2025.
Wakil Kepala BGN, Trenggono, menyatakan bahwa pertemuan dengan Komisi IX DPR RI fokus pada pertanggungjawaban pemanfaatan anggaran tahun tersebut.
Menurut Trenggono, rincian hasil pembahasan anggaran telah disepakati dan akan disampaikan kepada DPR melalui jawaban tertulis.
Dia menegaskan bahwa Komisi IX juga mengangkat keluhan dari sejumlah mitra BGN yang sebelumnya telah menyampaikan aspirasi ke DPR.
Sebagian mitra sempat dihentikan sementara dalam keterlibatan program, namun penghentian itu bukan kebijakan permanen, ujar Trenggono.
Semua SPPG akan menjalani evaluasi ulang sebagai bagian dari proses penataan agar pelaksanaan Program MBG menjadi lebih baik.
Selain itu, BGN tengah meninjau layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh.
Trenggono meminta waktu untuk menyelesaikan penataan sehingga berbagai permasalahan dapat ditangani secara sistematis.
Dia juga menyampaikan bahwa ruang komunikasi dengan mitra tetap dibuka, namun dialog formal direncanakan setelah proses penataan berjalan agar pembahasan dapat lebih komprehensif.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 17 Juli 2026.







